Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, meminta pemerintah mengevaluasi desain kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar memberikan afirmasi nyata bagi masyarakat kurang mampu.

Hal ini disampaikan Sarmuji merespons sorotan publik terhadap alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang menuai polemik karena menetap di luar negeri dan menaturalisasi anaknya menjadi warga negara asing.

Sarmuji menegaskan, persoalan LPDP bukan semata pilihan pribadi penerima, melainkan struktur persyaratan yang dinilai memberatkan rakyat kecil.

“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Minggu (22/2/2026).

Menurut Sarmuji, syarat administrasi seperti skor TOEFL tinggi menjadi penghalang besar bagi mereka yang tidak memiliki privilege ekonomi.

Ia menilai, orang-orang kaya relatif mudah memenuhi syarat tersebut karena mampu mengakses sekolah bagus dan kursus mahal sejak kecil. Hal ini berbeda drastis dengan kondisi masyarakat miskin.