Ringkasan Berita:

• DPR RI menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota.
• Penundaan ini dipicu oleh ketidakhadiran Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo, yang beralasan sakit.
• Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyoroti sikap Agrinas yang dinilai tidak menganggap penting forum RDP tersebut. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.

Rapat sedianya digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Penundaan ini dipicu oleh ketidakhadiran Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo, yang beralasan sakit.

Mulanya rapat dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini.

Dia memaparkan agenda rapat hari itu yakni evaluasi progres, strategi operasional, hingga sistem pengawasan pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (GDKMP).

Namun Wakil Ketua Komisi VI DPR, Nurdin Halid, langsung melayangkan interupsi.

Ia mempertanyakan keberadaan pimpinan tertinggi PT Agrinas dalam rapat tersebut. 

"Ini perlu kita pertanyakan dulu ini. Ini rapat ini penting ini, sangat penting, super penting. Kenapa Dirut Agrinas tidak hadir?" tanya Nurdin.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari PT Agrinas menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan bahwa sang Dirut mendadak mengalami demam. 

"Untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya pas saat kami rapat itu sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin dan setelah kembali demam tinggi," ujarnya. 

Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menyoroti sikap Agrinas yang dinilai tidak menganggap penting forum RDP tersebut. 

Hal ini, menurut Herman, berbanding terbalik dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang hadir tepat waktu beserta seluruh jajaran eselon dan wakil menterinya.

"Kami ingin tahu, dari mana anggaran untuk membangun gerai-gerai itu? Kami juga mendapat keluhan banyak dari para kepala desa. Nah, kalau tidak sinkron antara anggaran APBN dengan anggaran yang digunakan oleh Agrinas, maka kami ingin tahu seperti apa mekanismenya," ucap Herman. 

Kritik yang lebih tajam datang dari Anggota Komisi VI DPR lainnya, Mufti Anam.

Ia mengaku kecewa dengan alasan pimpinan Agrinas yang berubah-ubah.