Ringkasan Berita:

• Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto wajib dilaksanakan. 
• Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong evaluasi dan perbaikan tetap harus dilakukan.
• Dalam kesempatan yang sama, Said juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk mengamankan APBN.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto wajib dilaksanakan. 

Hal ini dikarenakan program tersebut telah dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan yang memiliki kewajiban alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Riset Sebut MBG Perkuat Semangat Belajar Siswa, Kemendikdasmen: Sarana Pembelajaran Karakter

"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah enggak bisa ditawar," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

"Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," ujarnya menambahkan. 

Namun, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mendorong evaluasi dan perbaikan tetap harus dilakukan.

"Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory pendidikan dia," ucapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Said juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk mengamankan APBN.

Langkah ini dinilai krusial di tengah rentetan tekanan ekonomi global dan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.

Baca juga: Prabowo Minta Rakyat Siap Hadapi Kesulitan, Ekonom Sentil MBG-Kopdes: Program Mahal Harus Dikurangi

Said meminta pemerintah segera mengevaluasi dan menyeleksi ulang program-program yang ada agar APBN tidak jebol.

"Saya sampaikan, agar tidak berlarut-larut, alangkah baiknya pemerintah melakukan penajaman program terhadap prioritas. Lakukan penajaman," ucapnya.

Ia menyarankan agar pemerintah berani memilah antara program yang mendesak dan yang bisa ditunda penyelesaiannya. 

"Yang memang mendesak, wajib terus dilakukan. Terhadap program-program prioritas yang tidak begitu mendesak, bisa dilakukan tahun jamak," tutur Said.