Ringkasan Berita:

• Data WHO mencatat lonjakan drastis dengan 14,6 juta kasus dan 12.000 kematian sepanjang tahun 2024
• Di Indonesia, urgensi penanganan dengue tercermin dari data BPJS Kesehatan tahun 2024 yang menunjukkan angka rawat inap mencapai 1.055.255 kasus
• Di luar status Kejadian Luar Biasa (KLB), penyakit ini telah menimbulkan beban ekonomi nasional hingga hampir Rp 3 triliun dalam satu tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau dengue masih menjadi ancaman kesehatan serius yang membayangi populasi global.

Data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat lonjakan drastis dengan 14,6 juta kasus dan 12.000 kematian sepanjang tahun 2024.

Merespons kondisi darurat tersebut, aliansi strategis bertajuk "United Against Dengue" resmi diperkenalkan di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Inisiatif ini digagas oleh Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan PT Takeda Innovative Medicines.

Di Indonesia, urgensi penanganan dengue tercermin dari data BPJS Kesehatan tahun 2024 yang menunjukkan angka rawat inap mencapai 1.055.255 kasus.

Di luar status Kejadian Luar Biasa (KLB), penyakit ini telah menimbulkan beban ekonomi nasional hingga hampir Rp 3 triliun dalam satu tahun.

Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, menegaskan bahwa edukasi komunitas menjadi kunci utama dalam mencapai target ambisius pemerintah.

"Kami ingin mendorong penguatan upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat mencapai target nol kematian akibat dengue pada tahun 2030," ujar Andreas.

Inisiatif "United Against Dengue" dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan melalui pemanfaatan inovasi dan peningkatan peran masyarakat.

Head of Delegation IFRC untuk ASEAN, Kathryn Clarkson, menekankan bahwa beban dengue hanya bisa dikurangi melalui kemitraan yang kuat di tingkat regional maupun nasional.

"Melalui inisiasi ini, IFRC bersama para mitra berupaya memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi kemanusiaan, sektor swasta, dan masyarakat. Kami percaya kemitraan ini dapat melindungi generasi mendatang," tutur Kathryn.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial Pengurus Pusat PMI, Fachmi Idris, menyatakan bahwa PMI berperan sebagai mitra strategis pemerintah yang bergerak langsung di akar rumput.

Program ini selaras dengan strategi nasional pengendalian dengue yang dicanangkan Kementerian Kesehatan.

“Kami menilai inisiatif ini sebagai komitmen nyata untuk mendukung kesehatan publik. Kolaborasi multipihak yang menyeluruh sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh populasi yang terdampak,” jelas Fachmi.

Peluncuran inisiatif ini turut dihadiri dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BMKG, WHO Indonesia, KOBAR Lawan Dengue, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.