Ringkasan Berita:

• Sejumlah negara di dunia membuat kebijakan agar bisa menghemat anggaran.
• Hal ini menyusul melambungnya harga minyak dunia akibat perang Iran Vs AS-Israel yang tak kunjung selesai.
• Presiden Prabowo Subianto mengungkit Pakistan yang memotong gaji anggota DPR dan menterinya demi efisiensi anggaran.
• Andreas Hugo Pareira meminta gaji presiden dan wakil presiden dulu yang dipotong.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira, meminta agar wacana pemotongan gaji menteri demi penghematan anggaran harus dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu sebagai bentuk keteladanan. 

Hal tersebut disampaikan Andreas merespons wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memotong gaji para menteri dan anggota DPR di tengah krisis global imbas perang Timur Tengah.

"Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Selasa (17/3/2026).

Andreas mengatakan para pemimpin harus memberikan contoh nyata kepada masyarakat.

"Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Ia mengkritik jika kebijakan penghematan hanya dibebankan kepada pihak tertentu, sementara postur belanja negara masih sarat akan pemborosan.

"Jangan perintahkan untuk potong orang lain sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana," tutur Andreas. 

Andreas meminta pemerintah menyisir ulang seluruh alokasi anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, penundaan program-program yang tidak bersifat prioritas akan jauh lebih berdampak pada penghematan uang negara.

"Secara teknis anggaran itu perlu disisir lagi di setiap K/L. Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu," ungkap Andreas. 

Disorot Presiden

Adapun wacana penghematan anggaran dan pemotongan gaji pejabat ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan negara lain dalam menghadapi dampak krisis global akibat perang di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026). 

Salah satu contoh ekstrem yang disoroti Kepala Negara adalah kebijakan negara Pakistan.

"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan, Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu covid," kata Prabowo.

Prabowo membeberkan, Pakistan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga memotong jam kerja. Kebijakan ini berlaku untuk kantor pemerintah maupun swasta.