Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Bottleneck Transaksi di Gerbang Tol Dinilai Picu Kemacetan Saat Mudik

Kemacetan panjang di pintu tol saat arus mudik kembali berulang, menunjukkan bahwa persoalan tidak semata disebabkan oleh lonjakan kendaraan.

Editor: Wahyu Aji
zoom-in Bottleneck Transaksi di Gerbang Tol Dinilai Picu Kemacetan Saat Mudik
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
MUDIK 2026 - Sejumlah kendaraan melintasi Gerbang Tol (GT) Kalikangkung yang dipantau melalui drone di Semarang, Jawa Tengah, Senin (16/3/2026). Berdasarkan data Pos Pengamanan GT Kalikangkung volume arus mudik Tol Trans Jawa Batang-Semarang dari arah Jakarta yang memasuki Gerbang Tol Kalikangkung menuju ke sejumlah wilayah di Jateng dan Jatim pada H-5 Lebaran mencapai 33.608 kendaraan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ringkasan Berita:
  • Kemacetan mudik di gerbang tol dipicu bottleneck akibat sistem transaksi tapping yang menurunkan kapasitas jalan.
  • Solusi jangka pendek meliputi optimalisasi operasional dan rekayasa lalu lintas, sementara solusi struktural adalah sistem tanpa henti (MLFF).
  • Implementasi MLFF masih dalam tahap pengembangan dan uji coba, dengan tantangan pada akurasi sistem dan penegakan hukum.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemacetan panjang di pintu tol saat arus mudik kembali berulang, menunjukkan bahwa persoalan tidak semata disebabkan oleh lonjakan volume kendaraan, melainkan juga keterbatasan sistem transaksi di gerbang tol.

Skema pembayaran berbasis tapping dengan kartu elektronik dinilai menjadi salah satu faktor yang menurunkan kapasitas layanan jalan tol.

Pengamat transportasi dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Anton Budiharjo, menjelaskan bahwa dalam perspektif rekayasa lalu lintas, gerbang tol merupakan titik bottleneck atau penyempitan kapasitas karena kendaraan harus melambat atau berhenti.

“Dengan waktu layanan per kendaraan sekitar 4–5 detik, ketika volume lalu lintas meningkat dua sampai tiga kali lipat saat mudik, antrean panjang menjadi tidak terhindarkan,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).

Ia menambahkan, selisih waktu beberapa detik pada kondisi puncak dapat terakumulasi menjadi antrean yang meluas hingga ke lajur utama. Dampaknya tidak hanya terjadi di gerbang tol, tetapi juga merambat ke ruas jalan sebelumnya.

Dalam jangka pendek, penanganan difokuskan pada optimalisasi operasional, seperti penambahan gardu tol termasuk gardu satelit di titik krusial, serta penerapan rekayasa lalu lintas seperti contraflow, pengaturan lajur, hingga kebijakan open barrier pada periode puncak. Selain itu, penggunaan mobile reader dan pengaturan distribusi kendaraan menuju rest area juga dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun secara struktural, Anton menilai persoalan utama terletak pada adanya titik henti di gerbang tol. “Inti masalahnya ada pada friction point di gerbang tol. Jika ini dihilangkan, arus lalu lintas bisa menjadi free flow,” katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, ia mendorong penerapan sistem pembayaran nirsentuh dan nirhenti atau multi lane free flow (MLFF). Sistem ini memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti, sehingga kapasitas jalan dapat meningkat tanpa perlu penambahan infrastruktur fisik.

Dalam implementasinya, MLFF memanfaatkan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang terhubung dengan aplikasi pada ponsel pengguna. Sistem akan mendeteksi pergerakan kendaraan, mencocokkannya dengan jaringan jalan tol, menghitung tarif berdasarkan jarak tempuh, dan melakukan pemotongan saldo secara elektronik.

Pengawasan dilakukan melalui kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang mampu membaca pelat nomor kendaraan secara akurat, termasuk dalam kondisi kecepatan tinggi dan cuaca yang beragam. Sensor tambahan juga digunakan untuk mendukung verifikasi data secara real time.

Dengan mekanisme tersebut, kendaraan tidak perlu berhenti di gerbang tol sehingga potensi hambatan transaksi dapat dihilangkan. Secara teoritis, sistem ini mampu mengurangi antrean dan meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik di sejumlah negara.

Meski demikian, efektivitas MLFF bergantung pada akurasi identifikasi kendaraan serta penegakan hukum.

“Tanpa dua hal tersebut—yakni akurasi identifikasi dan penegakan hukum—potensi kesalahan transaksi serta pelanggaran dapat mengurangi manfaat yang diharapkan,” kata Anton.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa pengembangan MLFF masih terus berjalan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa proyek tersebut tetap berproses meski sebelumnya menghadapi sejumlah kendala.

“MLFF itu tetap berproses. Ada sedikit masalah teknis dan nonteknis, tetapi itu sudah dibereskan. Namun karena melibatkan banyak pihak, tentu perlu waktu untuk merapikannya,” ujarnya dalam media gathering persiapan mudik Lebaran 2026 di Jakarta.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas