TRIBUNNEWS.COM – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah terus mempercepat upaya pemulihan akibat dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra.

Percepatan upaya pemulihan ini salah satunya dilakukan melalui penyaluran bantuan keuangan secara bertahap kepada masyarakat yang terdampak bencana. Menurut Tito, proses pencairan dana perlu dilaksanakan secepat mungkin bagi warga yang datanya telah tersedia tanpa harus menunggu seluruh proses pendataan rampung di semua daerah.

"Tidak perlu menunggu sampai tuntas datanya, tapi yang sudah ada serahkan, kita bayar. Istilahnya menggunakan mekanisme bertahap, bergelombang karena jumlahnya kan cukup banyak dan tersebar," ujarnya dalam konferensi pers percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Baca juga: Mendagri Tito: Pengungsi Bencana Sumatra Nyaris 100 Persen Keluar Tenda

Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemerintah telah menetapkan besaran bantuan untuk perbaikan hunian dengan angka sebesar Rp15 juta bagi rumah dengan kerusakan ringan, Rp30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp60 juta untuk kerusakan berat.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan perabot rumah tangga sebesar Rp3 juta, dukungan ekonomi senilai Rp5 juta, serta bantuan Jaminan Hidup (Jadup) berupa uang lauk pauk sebesar Rp15.000 per orang per hari, yang disalurkan selama tiga bulan penuh.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pascabencana di Wilayah Sumatera Hampir Tuntas

Hingga saat ini, pemerintah pusat juga terus mendorong pihak daerah yang belum mengajukan permohonan bantuan. Permohonan ini dapat diproses dengan menyerahkan data warga terdampak di daerah masing-masing. 

Menurutnya, percepatan penyampaian data sangat penting agar proses administrasi dan pencairan bantuan dapat segera direalisasikan. 

Tito juga mengimbau pemerintah daerah untuk tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, melainkan langsung mengajukan data yang sudah tersedia agar bantuan dapat segera disalurkan secara bertahap.

“Ada dua daerah yang hingga kini belum mengajukan, dan hal ini terus kami dorong,” tutupnya.(*)

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Cabut Aturan Pembatasan Pembelian BBM yang Picu Panic Buying