Ringkasan Berita:

• DPR mendukung pembatalan rencana PJJ, pembelajaran tatap muka tetap dilanjutkan pemerintah.
• Tatap muka dinilai paling efektif membentuk karakter, pemahaman materi, dan interaksi sosial siswa.
• Kebijakan pendidikan harus berbasis kajian matang, sekaligus dorong efisiensi energi di sektor lain.

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti menyambut baik batalnya rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring mulai April 2026.

Pemerintah memutuskan untuk tetap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka.

Wacana PJJ sebelumnya mengemuka sebagai bagian upaya penghematan energi.

Reni menegaskan setiap kebijakan pendidikan harus diambil secara hati-hati dan melalui proses kajian yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.

“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).

Pembelajaran Tatap Muka Pilihan Terbaik

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan bahwa hingga kini pembelajaran tatap muka masih dianggap sebagai metode paling efektif dalam menunjang proses belajar mengajar.

Interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai berperan besar dalam pembentukan karakter, pemahaman materi, serta perkembangan sosial peserta didik.

“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.

Baca juga: SBY Soroti Gejolak Harga Minyak Global, Dukung Gerakan Hemat Energi untuk Selamatkan Ekonomi Negara

Legislator dari Dapil Jawa Timur 1 itu juga mengingatkan inovasi pendidikan tetap diperlukan, namun harus diimplementasikan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.

Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan pakar pendidikan dalam setiap perumusan kebijakan.

“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.

Sementara dalam konteks penghematan energi yang menjadi isu nasional, Reni mendorong pemerintah harus secara cermat menentukan sektor-sektor yang lebih relevan untuk diterapkan kebijakan WFH, agar tidak ada proses kegiatan penting yang terganggu.

Pernyataan Pemerintah

Sebelumnya diberitakan, rencana pembelajaran daring mulai April 2026 resmi dibatalkan.

Pemerintah menegaskan pendidikan tetap prioritas, sehingga proses belajar mengajar berlangsung tatap muka.