ASN WFH Tiap Jumat demi Hemat Energi, Ekonom: Signifikansinya Perlu Dilihat

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menerbitkan kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam satu pekan.
• Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kebijakan itu berpotensi menghemat penggunaan BBM.
• Ia juga menyebut penerapan WFH kali ini akan berbeda dengan kebijakan yang berjalan ketika pandemi Covid-19.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat.

Menurutnya, kebijakan pemerintah ini berpotensi untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). 

Namun, Josua mengingatkan agar signifikansi WFH bagi ASN untuk menghemat energi perlu dilihat ke depannya seperti apa.

"Saya pikir ini memang ada potensi penghematan, dalam hal ini konsumsi BBM jelas akan bisa dihemat meskipun tentunya memang signifikansinya pun juga mesti kita lihat lagi ke depannya karena kalau kita lihat di sini pemberlakuannya satu hari dalam seminggu," ujarnya dalam tayangan di Kompas TV, Rabu (1/4/2026).

Ia menyebut penerapan WFH kali ini akan berbeda dengan kebijakan yang berjalan ketika pandemi Covid-19.

Pada saat Covid-19 melanda, aktivitas ekonomi sama sekali tidak berjalan. Sementara itu, saat ini beberapa sektor ekonomi tetap berjalan seperti biasa.

Oleh karena itu, kebijakan WFH untuk menghemat energi diharapkan tidak berubah menjadi penghentian aktivitas ekonomi secara meluas.

"Makanya kami tetap melihat dampaknya pun diharapkan tidak akan sedalam apa yang kita lihat pada saat pandemi Covid-19 yang lalu," tuturnya.

Kebijakan Pemerintah

DIberitakan sebelumnya, pemerintah menerbitkan kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam satu pekan.

WFH bagi ASN akan berlaku setiap hari Jumat, baik bagi ASN di pusat maupun di daerah.

Kebijakan tersebut sebagai bagian dari adaptasi atas kondisi geopolitik global yang telah mengganggu rantai pasok energi.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja WFO-WFH bagi ASN Pemda

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan WFH tersebut diatur melalui surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Dengan adanya WFH ini diharapkan terjadi perubahan sistem kerja pemerintah menjadi lebih berbasis digital.

“Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital kemudian,” katanya.

Selain WFH, kata Airlangga, pemerintah memutuskan untuk membatasi penggunaan mobil dinas hingga 50 persen, terkecuali untuk mobil dinas operasional dan kendaraan listrik.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan penggunaan transportasi publik lebih maksimal.

“Efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik dan mendorong menggunakan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” katanya.

Pemerintah juga melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen.

Termasuk mengimbau agar jumlah hari serta ruas jalan untuk car free day ditambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

“Kemudian efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, dan luar negeri hingga 70 persen. Khusus untuk daerah, ini ada imbauan penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing dan ini akan diatur oleh SE (Surat Edaran) Menteri Dalam Negeri,” tuturnya.

Sektor yang Dikecualikan

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat selektif.

Pemerintah telah menyusun daftar "pengecualian" agar urusan mendasar masyarakat—mulai dari kesehatan hingga urusan perut—tidak terganggu.

Siapa Saja yang Tetap Masuk Kantor?

Tidak semua ASN atau pekerja sektor strategis bisa menikmati Jumat di rumah.

Berdasarkan keterangan Menko Airlangga, sektor-sektor berikut wajib tetap beroperasi di lokasi kerja (WFO):

• Layanan Dasar: Kesehatan (RS/Puskesmas), Keamanan (Polri/TNI), dan Kebersihan.
• Kebutuhan Pokok: Industri makanan-minuman, energi, air, dan bahan pokok.
• Sektor Strategis: Transportasi, logistik, perdagangan, industri produksi, dan jasa keuangan.

“Layanan kepada masyarakat kami pastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan, baik dari sisi jam operasional maupun kualitas pelayanan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kebijakan ini bukan sekadar memberi waktu santai bagi pegawai, melainkan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional.

Pemerintah ingin mendorong pola kerja yang:

• Adaptif: Menjawab dinamika global yang serba cepat.
• Efisien: Mengurangi beban mobilitas dan operasional kantor.
• Digital: Memaksa percepatan digitalisasi di sistem birokrasi.

Pemerintah menyadari bahwa transisi ini memerlukan adaptasi besar.

Oleh karena itu, kebijakan WFH Jumat ini akan dievaluasi secara ketat setelah dua bulan pelaksanaan.

"Sebagai langkah preventif menghadapi dinamika global, kita mendorong perilaku kerja yang lebih produktif dan berbasis digital tanpa mengorbankan kepentingan rakyat," tambah Airlangga.

(Tribunnews.com/Deni/Taufik/Dodi)