Ringkasan Berita:

• Pemerintah menegaskan WFH bagi ASN adalah penyesuaian cara kerja agar tetap produktif, bukan libur atau berhenti bekerja.
• Sektor yang membutuhkan kehadiran langsung seperti kesehatan, transportasi, dan layanan publik tetap beroperasi penuh agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
• Kebijakan ini bertujuan menghemat BBM di tengah dampak konflik global, dengan tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa mengatakan bahwa pemerintah menghormati pandangan yang disampaikan sejumlah pihak terhadap kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik pusat maupun daerah.

Tina mengatakan bahwa WFH bukanlah libur bekerja melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif.

“Work from home bukan berarti berhenti bekerja atau beristirahat, melainkan penyesuaian cara kerja agar tetap produktif dalam situasi yang dinamis,” kata Tina, dalam keterangan tertulis yang dibagikan Sekretariat Wakil Presiden, Kamis, (2/4/2026).

Indonesia memiliki pengalaman dalam penerapan kebijakan WFH saat COVID-19 beberapa tahun silam. Tina mengatakan penerapan WFH tidak mengganggu produktivitas pegawai. Aktivitas ekonomi dan layanan publik tetao berjalan.

“Pengalaman saat pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa layanan pemerintahan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, meskipun sebagian dilakukan secara jarak jauh. Yang berubah adalah cara kerja, bukan komitmen pelayanan,” katanya.

Pemerintah kata Tina memastikan bahwa layanan publik tidak terganggu dengan kebijakan WFH. Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap beroperasi secara penuh.

“Yang perlu ditegaskan, layanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak dikurangi. Sektor-sektor yang memang harus hadir secara langsung—seperti tenaga kesehatan, layanan darurat, transportasi, serta pelayanan publik tatap muka—tetap beroperasi penuh,” katanya.

Tina mengatakan bahwa dunia sekarang ini tengah menghadapi tekanan akibat peperangan di kawasan Timur Tengah. Perang yang telah terjadi selama lebih dari satu bulan tersebut kata Tina tidak hanya berdampak pada Indonesia saja melainkan banyak negara terutama dalam sektor energi.

“Pemerintah terus memantau perkembangan ini dan mengambil langkah yang proporsional, terukur, dan adaptif,” katanya.

Penerapan kebijakan WFH memberikan banyak manfaat terutama dalam segi penghematan energi. Berkurangnya mobilitas harian, terutama perjalanan pergi-pulang kerja di kota-kota besar, berkontribusi pada efisiensi konsumsi BBM.

Ia tidak menampik bahwa kebijakan WFH akan menggeser konsumsi energi ke rumah tangga. Namun kata Tina dengan berbagai pengaturan, efisiensi energi dapat tetap tercapai melalui kebijakan WFH.

“Ada pergeseran konsumsi ke rumah tangga, namun secara keseluruhan, dengan pengaturan yang tepat, efisiensi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan produktivitas,” katanya.

Tina mengatakan kebijakan WFH merupakan bagian dari adaptasi berkelanjutan dalam menghadapi dampak dari krisis energi. Pemerintah memilih pendekatan yang seimbang dalam menghadapi krisis akibat perang di Timur Tengah itu.

Baca juga: ASN Kemensos Dilarang Keluyuran Saat WFH, Nekat Liburan Bisa Dipecat!

“Ini adalah bagian dari proses adaptasi berkelanjutan. Setelah lebih dari satu bulan mencermati dinamika global yang masih berlangsung, pemerintah memilih pendekatan yang seimbang: menjaga layanan tetap optimal, mengelola sumber daya secara efisien, dan memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan,” pungkasnya.