Ringkasan Berita:

• Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan tajam.
• DPR menilai persoalan ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan telah berubah menjadi “ritual tahunan” yang terus berulang tanpa solusi permanen.
• Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan tajam. 

DPR menilai persoalan ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan telah berubah menjadi “ritual tahunan” yang terus berulang tanpa solusi permanen.

Baca juga: H+1 Lebaran 2026, Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang Ramai Lancar

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, menyebut kondisi kemacetan horor yang terjadi hingga awal April 2026 sebagai bukti lemahnya penanganan pemerintah dalam mengelola sistem logistik nasional dan infrastruktur penyeberangan.

Menurutnya, antrean kendaraan yang mengular hingga belasan kilometer tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak luas terhadap sektor pangan dan ekonomi masyarakat di wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai legislator yang membidangi pertanian, kelautan, dan perikanan, Sonny menegaskan bahwa kondisi ini telah berkembang menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. 

Dia memperkirakan kerugian yang dialami petani dan peternak bisa mencapai miliaran rupiah.

"Ini bukan sekadar masalah lalu lintas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi rakyat," kata Sonny, kepada Tribunnews.com, Kamis (2/4/2026).

Ia menjelaskan, dampak kemacetan terlihat nyata di lapangan. Produk hortikultura seperti sayur dan buah dari Jawa Timur membusuk di dalam truk akibat lamanya waktu antre.

Selain itu, para peternak juga mengalami kerugian karena ternak mereka mengalami stres dan penurunan bobot secara signifikan selama terjebak di jalur macet.

Sementara itu, nelayan turut terdampak karena kualitas ikan segar menurun bahkan membusuk sebelum sampai ke pasar.

"Dan yang lebih parah lagi, hal itu semua akan bermuara pada inflasi daerah yang mengakibatkan lonjakan harga dan ujung-ujungnya masyarakat semuanya yang akan merasakan akibatnya," ucapnya.

Sonny menilai langkah pemerintah melalui skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) maupun penambahan jumlah kapal belum menyentuh akar persoalan. Ia menyebut kebijakan tersebut hanya bersifat sementara.