Anggota DPR Ingatkan Pemerintah Tak Telat Tangani Dampak Banjir Demak, Belajar dari Kasus Sumatra 

Ringkasan Berita:

• Pemerintah diminta agar tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir pada sektor pertanian di Demak, Jawa Tengah, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
• Ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir akan memperpanjang penderitaan petani yang kini terancam gagal panen.
• Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi keterlambatan penanganan dampak banjir pada sektor pertanian di Demak, Jawa Tengah, sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Alex menegaskan, ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir akan memperpanjang penderitaan petani yang kini terancam gagal panen.

“Keterlambatan dan ketidakcermatan dalam mendiagnosa dampak banjir, akan menyebabkan petani makin menderita. Selain gagal panen yang sudah di depan mata, juga akan membuat petani kita tak bisa menggarap sawahnya kembali dalam waktu cepat,” kata Alex kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, banjir berulang di Demak dipicu oleh jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada akhir pekan lalu. 

Musibah ini merendam sedikitnya 671 hektare lahan persawahan, ribuan rumah, dan memaksa ribuan warga mengungsi.

“Rehabilitasi sawah terdampak banjir ini, bukan seperti pengerjaan proyek secara umum. Artinya, rehabilitasi sawah ini akan membutuhkan waktu lebih panjang seiring teknis pengerjaannya yang komplek,” ujar Alex.

Baca juga: Kunjungi Demak dan Jepara, Menko Pangan Perkuat Koordinasi Program Pangan Daerah

Penilaian Alex ini, merujuk perkembangan rehabilitasi sawah yang dituntaskan Satgas PRR (Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera) per tanggal 28 Maret 2026. 

Dari total 42.702 hektar sawah yang jadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, baru 991 hektare sawah yang telah berhasil direhabilitasi. 

Artinya, baru 2,32 persen. Sementara, yang dalam proses penanganan seluas 5.333 hektare.

Lembaga yang dibentuk melalui Keppres 1/2026 untuk memimpin pemulihan cepat bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini, secara rinci baru merehabilitas 42 hektare sawah dari 31.464 hektare yang jadi sasaran rehabilitasi di Aceh. 

Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare. 

“Kita mendesak pemerintah, untuk segera melakukan upaya percepatan dalam rehabilitasi sawah ini. Di tengah situasi globa yang tak menentu, perbaikan sawah terdampak banjir ini harusnya jadi prioritas yang harus dituntaskan dalam waktu cepat,” tegas Alex.  

Baca juga: Banjir Bandang dan Tanah Longsor Terjang Lebong Bengkulu, Rumah Bupati Terendam

Menurutnya, saat sawah terendam, petani tidak hanya kehilangan hasil tanam, tetapi juga modal produksi dan waktu kerja yang tidak dapat dipulihkan.

Ia menekankan bahwa beban terberat seringkali muncul justru setelah banjir surut, di mana petani harus memulai kembali dari nol dengan kondisi finansial yang kian menipis.