Ringkasan Berita:

• Video tuduhan terhadap Jusuf Kalla viral lebih dulu sebelum ada klarifikasi dari Rismon Sianipar.
• Pengacara menilai Rismon seharusnya segera meluruskan informasi untuk melindungi nama baik JK.
• Roy Suryo merespons dengan acungan jempol yang disambut tepuk tangan hadirin.

TRIBUNNEWS.COM - Momen menarik terjadi saat pengacara Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu, memaparkan perkembangan kasus tuduhan yang menyeret nama kliennya. 

Diketahui Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, telah dituduh mendanai bergulirnya kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Abdul Haji Talaohu menjelaskan bahwa video yang menuding Jusuf Kalla mendanai isu ijazah palsu Jokowi lebih dahulu viral di media sosial sebelum dikonfirmasi oleh Rismon Sianipar. 

Dalam kesempatan tersebut, Roy Suryo tampak mengacungkan jempol sebagai bentuk apresiasi atas penjelasan yang disampaikan oleh Abdul Haji Talaohu.

Menurutnya, kondisi ini seharusnya segera direspons dengan klarifikasi agar tidak memperluas dampak negatif.

Ia menegaskan bahwa Rismon merupakan sosok yang cukup intens mengikuti perkembangan isu terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

Baik sebelum maupun setelah perubahan sikap politiknya. 

Karena itu, pihaknya mempertanyakan mengapa klarifikasi tidak segera dilakukan sejak awal, sebelum video yang beredar semakin viral.

“Harusnya dia klarifikasi saja untuk memutus persoalan ini agar tidak berkembang, karena sudah viral,” ujar Abdul Haji Talaohu, mengutip tayangan YouTube iNews, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: Kronologi Jusuf Kalla Laporkan Rismon usai Tuduhan Danai Kasus Ijazah Jokowi, Disebut Pejabat Elit

Saat penjelasan tersebut disampaikan, Roy Suryo terlihat mengacungkan jempol. 

Respons tersebut langsung disambut tepuk tangan dari para hadirin yang ada di ruangan.

Lebih lanjut, pihak Jusuf Kalla menilai bahwa awalnya isu tersebut dianggap sebagai hal kecil dan tidak perlu ditanggapi serius. 

Namun, seiring dengan viralnya video dan munculnya ribuan komentar di media sosial, situasi berubah dan dinilai merugikan.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti tidak adanya klarifikasi dari Rismon Sianipar sebagai salah satu faktor yang membuat polemik semakin meluas.