Ringkasan Berita:

• Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia bersama International Business Association memfasilitasi kunjungan DPRD Banten ke PPID Batam 
• Fasilitas ini menjadi pusat promosi dan investasi untuk membuka akses pasar global bagi daerah 
• PPID diharapkan mendorong ekspor, investasi, dan peningkatan pendapatan daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama International Business Association (IBA) mempertegas komitmennya sebagai katalisator ekonomi daerah dengan memfasilitasi kunjungan kerja resmi Komisi I DPRD Provinsi Banten di Pusat Promosi dan Investasi Daerah (PPID) Batam, Kepulauan Riau.

Upaya inin untuk memangkas hambatan investasi dan mengintegrasikan potensi lokal ke pasar global melalui peninjauangedung PPID yang merupakan hasil kolaborasi Apkasi dan IBA setelah diresmikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Januari 2026.

Acara dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten dan diterima langsung oleh tuan rumah Chairman IBA Shan Shan didampingi Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Muhammad Faizal mengakui kehadiran PPID yang digagas Apkasi merupakan terobosan yang baru pertama kali ia temui di Indonesia.

Menurutnya, inovasi ini sangat menarik karena asosiasi pemerintah daerah kini memiliki instrumen konkret untuk menjemput bola dalam mencari pembeli (buyer) dan investor luar negeri melalui satu pintu.

Baca juga: Apkasi Serahkan 20 Rekomendasi ke Mendagri, dari Isu Pilkada Sampai Tantangan Fiskal

"Kami di DPRD Banten akan segera menginformasikan kepada pemerintah daerah untuk bergabung di PPID."

"Ini langkah penting bagi daerah untuk memiliki representasi di pusat promosi terpadu seperti ini. Kami sangat mengapresiasi karena kunjungan ini diterima dengan sangat baik," tegas Faizal usai meninjau kantor perwakilan pemerintah daerah di kompleks PPID."

Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menekankan eksistensi PPID bukan sekadar kantor perwakilan, melainkan instrumen untuk menjawab tantangan keterbatasan akses pasar internasional yang selama ini menjadi tembok bagi daerah.

Ia meyakini dengan posisi Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, setiap kabupaten memiliki peluang setara untuk memamerkan 'permata' ekonominya kepada dunia.

"Apkasi memiliki keyakinan kuat bahwa melalui PPID ini, pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat menciptakan ruang baru untuk menghasilkan PAD (pendapatan asli daerah) yang signifikan," ujarnya.

"Fokus kami adalah optimalisasi ekspor komoditas unggulan dan pembukaan peluang investasi baru melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih kompetitif di tingkat global," jelas Sarman.

Menyambung hal itu, Chairman IBA Shan Shan memaparkan visi mengenai pentingnya kemandirian daerah melalui pembiayaan alternatif agar tidak terus bergantung pada pagu APBN yang terbatas.

Ia menyoroti kendala investor asing yang seringkali kesulitan melirik potensi daerah akibat ketiadaan platform terintegrasi, berdampak pada lamanya proses due diligence.

"Kami di IBA bersama Apkasi sangat peduli pada nasib 416 kabupaten yang memiliki sumber daya alam melimpah tapi belum tergarap optimal. Melalui tiga pilar program kami, mulai dari pembangunan hub promosi permanen, platform ekspor dengan pendampingan sertifikasi, hingga penyiapan lahan investasi yang siap bangun, kami berkomitmen menghadirkan legacy pembangunan berkelanjutan bagi setiap kepala daerah dan pemasukan langsung bagi masyarakat lokal," ungkap Shan Shan.

Ketua Muda Mudi IBA Indonesia Bobby menambahkan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan asosiasi adalah kunci menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia meyakini PPID akan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi oleh seluruh daerah di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi.