Sementara itu, laporan Global Financial Integrity pernah mengungkap potensi aliran dana ilegal dari Indonesia mencapai miliaran dolar setiap tahun.

"Ini menguatkan tesis bahwa kekayaan alam negeri ini belum sepenuhnya dinikmati rakyat," tuturnya.

Menurutnya, lebih mengkhawatirkan lagi adalah krisis kepercayaan terhadap hukum. Narasi tentang penegakan hukum yang bisa dinegosiasikan, di mana pasal dapat 'ditukar' dan status hukum bisa berubah, bukan lagi sekadar isu pinggiran.

"Dia menjadi pengalaman nyata sebagian warga. Ketika rakyat mulai lebih takut pada aparat daripada pelaku kejahatan, di situlah negara hukum berada di titik kritis," ucapnya.

Kendati di tengah situasi seperti sekarang, Pieter Zulkifli berharap semua pihak tidak boleh terjebak pada pesimisme. Justru di sinilah urgensi kepemimpinan yang rendah hati menjadi kunci.

"Pemimpin yang mau mendengar tidak akan alergi terhadap kritik. Ia memahami bahwa kritik adalah cermin, bukan ancaman," ujarnya.

Dia mengatakan solusi atas paradoks ini tidak cukup dengan retorika pemberantasan korupsi atau jargon kedaulatan ekonomi. Ada tiga langkah mendasar yang harus ditempuh.

"Pertama, reformasi penegakan hukum secara menyeluruh. Hukum harus kembali menjadi alat keadilan, bukan instrumen kekuasaan. Transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga penegak hukum harus diperkuat tanpa kompromi," tuturnya.

Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada rakyat. Amanat Pasal 33 UUD 1945 harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar slogan. Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam tidak bocor ke luar negeri atau hanya dinikmati segelintir elite.

Kemudian, ketiga ialah membangun budaya kepemimpinan yang partisipatif. Pemimpin tidak boleh berjalan sendiri, ia harus membuka ruang dialog, mendengar suara masyarakat, dan merangkul berbagai kelompok, termasuk yang kritis.

"Pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Apakah ia menjadi alat pelayanan, atau justru alat dominasi," ujarnya.

Baca juga: KPK Jawab Kritik soal Operasi Tangkap Tangan: Tujuannya Fokus pada Pemberantasan Korupsi

"Seperti pohon yang tinggi, negara ini hanya akan kokoh jika akarnya kuat. Akar itu adalah kepercayaan rakyat. Dan, kepercayaan tidak lahir dari kekuasaan yang keras, melainkan dari kerendahan hati untuk mendengar dan keberanian untuk berubah," tambahnya.