Ringkasan Berita:

• FSPMI menegaskan tidak akan bergabung dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar oleh Pemerintah pada 1 Mei 2026 mendatang.
• Organisasi yang didukung Partai Buruh ini memilih untuk kembali ke jalan dan memusatkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.
• Janji pemerintah untuk melakukan pembahasan ulang terhadap regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil hanyalah isapan jempol belaka.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menegaskan tidak akan bergabung dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar oleh Pemerintah pada 1 Mei 2026 mendatang.

Berbeda dengan tahun lalu, organisasi yang didukung Partai Buruh ini memilih untuk kembali ke jalan dan memusatkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta.

Baca juga: Curhat Pekerja Rumah Tangga: Nasib RUU PPRT Tak Jelas, Tagih Janji Prabowo di May Day

Wakil Presiden FSPMI sekaligus Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Kahar S Cahyono, menyampaikan pernyataan keras terkait keputusan ini. Ia menegaskan buruh tidak ingin mengulang kesalahan yang sama.

Organisasi buruh ini pada tahun lalu memang memilih untuk merayakan May Day terpusat di Monumen Nasional (Monas) bersama pemerintah.

"Kami enggan menjadi keledai yang masuk ke lubang yang sama," ujar Kahar saat orasi dalam aksi pra-May Day di depan DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kahar menyoroti sejumlah poin krusial yang hingga kini masih jalan di tempat, mulai dari perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), UU Perampasan Aset, hingga masalah klasik buruh yakni penghapusan sistem kerja outsourcing.

Menurutnya, janji pemerintah untuk melakukan pembahasan ulang terhadap regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil hanyalah isapan jempol belaka.

"Tahun demi tahun, janji demi janji telah diucapkan, tapi realitanya tidak sesuai. Itulah alasan mengapa kami memilih menjaga jarak dari perayaan seremonial bersama pemerintah tahun ini," tegasnya.

Baca juga: Tak Lagi Bareng Prabowo Seperti Tahun Lalu, KSPI Gelar May Day di Depan Gedung DPR

Alih-alih merayakan secara seremonial, diperkirakan 50. ribu buruh dari wilayah Jabodetabek dipastikan akan mengepung Gedung DPR RI pada Jumat, 1 Mei 2026.

"Sikap kami jelas: lobi, aksi, dan sikap politik. Jika jalur komunikasi formal tidak membuahkan hasil, maka jalanan adalah satu-satunya tempat untuk menuntut keadilan bagi kelas pekerja," tutup Kahar.

Aksi ini rencananya juga akan diikuti secara serentak oleh ratusan ribu buruh di 38 provinsi di seluruh Indonesia.

Terdapat beberapa tuntutan utama yang akan diusung dalam aksi May Day 2026 nanti, antara lain:

1. Pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
2. Pengesahan UU Perampasan Aset.
3. Penghapusan sistem kerja outsourcing.
4. Tuntutan upah layak dan jaminan sosial yang lebih adil.