TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas negara hukum yang demokratis.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi penguji dalam Sidang Tertutup Doktoral Ilmu Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Menurut Bamsoet, posisi Polri sebagai institusi dengan kewenangan besar dalam penegakan hukum menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat, adaptif, dan kredibel di mata publik.

“Penguatan Kompolnas adalah kebutuhan mendesak. Publik menuntut kepolisian yang profesional, transparan, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat serta independen,” ujarnya.

Baca juga: Catatan Politik Bamsoet: Rivalitas Politik Hendaknya Tidak Destruktif Terhadap Stabilitas Negara

Ia menilai, reformulasi peran dan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perlu segera dilakukan agar mampu menjawab tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi Polri.

Dalam paparannya, Bamsoet menjelaskan bahwa dari aspek kelembagaan, anggaran, hingga sumber daya manusia, Kompolnas masih memiliki berbagai keterbatasan. Selain itu, posisi Kompolnas dan Polri yang sama-sama berada di bawah rumpun eksekutif dinilai membuat fungsi pengawasan menjadi kurang optimal.

Ia juga menyoroti bahwa saat ini Kompolnas masih berada pada kategori pengawasan yang bersifat lemah (weak oversight), karena kewenangannya hanya sebatas rekomendatif tanpa kekuatan investigatif maupun sanksi yang mengikat.

“Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris atau Australia, lembaga pengawas kepolisian mereka memiliki kewenangan investigatif yang jauh lebih kuat,” jelasnya.

Bamsoet menambahkan, tanpa penguatan kewenangan, rekomendasi Kompolnas kerap tidak memiliki daya paksa yang cukup. Hal ini terlihat dari belum optimalnya respons terhadap sejumlah rekomendasi pengawasan eksternal terhadap Polri.

Ia menekankan, reformasi pengawasan kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kewenangan Kompolnas, peningkatan transparansi, hingga pembenahan budaya organisasi di tubuh Polri.

“Ke depan, kita membutuhkan model pengawasan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga efektif secara praktik,” pungkasnya.