#KemensosSelaluAda

*Gus Ipul Dorong Perluasan Penerima Bansos Untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi*

TRIBUNNEWS.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul hadir di Rapat Tingkat Menteri (RTM) Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Selasa (28/4/2026). 

Rapat ini adalah bentuk tindak lanjut dari pembentukan Satgas melalui Keppres Nomor 4 Tahun 2026, yang bertujuan mempercepat berbagai program prioritas pemerintah dan dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai sektor, antara lain Menteri Sosial, Menteri Investasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Koperasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Ekonomi Kreatif, serta Menteri Pariwisata, dan seluruh undangan lain.

Gus Ipul pada kesempatan ini menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui konsumsi masyarakat pada saat rapat tersebut.

“Bansos bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi. Kami mengusulkan bukan penebalan, tapi perluasan penerima manfaat,” ujar Gus Ipul. 

Baca juga: Gus Ipul: Persiapan Muktamar NU Berjalan Sesuai Rencana, Tim Panel Tuntaskan SK Sebelum Agustus

Ia menjelaskan, program seperti PKH dan Bantuan Sembako difokuskan pada kelompok rentan di desil 1–4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Gus Ipul juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan dengan kementerian/lembaga lain, termasuk koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam implementasi program di daerah.

Selain itu, Gus Ipul turut menyinggung peran UMKM dalam mendukung program prioritas Presiden.

“UMKM ini bagian penting dari program prioritas Presiden, jadi harus kita dorong bersama seperti Kopdes,” katanya.

Baca juga: Cek Sekolah Rakyat Permanen Lampung, Gus Ipul: Ditargetkan Siap Beroperasi di Juni

Sejumlah isu strategis turut dibahas pada rapat ini, termasuk soal reformasi perizinan impor, permasalahan gas industri seperti LPG, serta dukungan bahan baku industri melalui relaksasi tarif impor dari 5 persen menjadi 0 persen untuk jangka waktu tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembentukan Satgas ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai langkah percepatan dan relaksasi kebijakan.(*)