Ringkasan Berita:

• BPDP dan GPPI mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani sawit untuk memperkuat daya saing global.
• Workshop di Jakarta menekankan dukungan pendanaan dan kelembagaan pekebun sebagai kunci keberhasilan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani untuk mendukung keberterimaan sawit di pasar dalam dan luar negeri.

Akselerasi sertifikasi dapat terlaksana melalui dukungan pendanaan dan membangun kelembagaan petani yang lebih kuat.

Baca juga: Dampak Perang AS dan Iran Terasa hingga Jabar, Petani Tertekan Meski Harga Gabah Naik

Strategi mendukung percepatan sertifikasi ISPO ini dilakukan melalui Workshop Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani yang diselenggarakan oleh GPPI dengan dukungan BPDP dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

“Kelapa sawit memainkan peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan energi. Di sinilah peran penting Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia. Jumlah produksi minyak sawit Indonesia mencapai 53,6 juta ton pada 2025,” ujar Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Iim Mucharam.

Baca juga: Kisah Haru Petani Tuna Netra Naik Haji, Tabungan Hasil Garap Kebun Antarkan Sarjo ke Tanah Suci

Menurut Ali Jamil, kontribusi sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan penyeimbang devisa negara. Di satu sisi, kelapa sawit ini mendapatkan imej positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, isu negatif tetap menjadi tantangan bagi kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh dunia.

Karena itulah, dikatakan Ali Jamil, bahwa Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban lingkup sertifikasi ISPO di bidang usaha hulu perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi).

Ali Jamil menambahkan melalui ISPO ini pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. Hingga saat ini, penerapan ISPO menunjukkan tren yang positif dengan lebih dari 7,5 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

“Namun demikian, tantangan selanjutnya tidak hanya pada perluasan implementasi sertifikasi. ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” jelas Ali Jamil.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dr. Normansyah Hidayat Syahruddin, mengatakan BPDP berperan strategis dalam memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, dan memenuhi regulasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.

BPDP mendapatkan mandat dalam pembiayaan sertifikasi melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup pendataan STD-B, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan ICS, Pendampingan, sertifikasi dan/atau penilikan.

“Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun. Pekebun yang berhasil mendapatkan sertifikat melalui pendanaan BPDP akan mendapatkan prioritas dalam akses program lainnya, seperti PSR,” jelas Normansyah.

Baca juga: Klaim Pencairan Asuransi Petani Terdampak Banjir Lamongan Jatim Dilakukan Percepatan

Saat ini, BPDP telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun yang memiliki empat tugas utama. Pertama, melakukan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan sertifikasi ISPO pekebun. Kedua, Menyusun langkah-langkah teknis percepatan penyaluran Dana SPPKS untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Ketiga, Memetakan kebutuhan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan lintas instansi untuk sertifikasi ISPO pekebun. Keempat, Mengusulkan rekomendasi kebijakan operasional untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 di sektor hulu, khususnya untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Ketua Umum GPPI, Prof. Delima Hasri Azahari, percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani sawit menjadi perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan industri sawit. Banyaknya kendala yang dihadapi petani menjadi bagian penting dari penyelesaian rantai pasok sawit berkelanjutan.

“Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak. Tantangan inilah yang menjadi perhatian utama bagi GPPI melalui penyelenggaraan workshop dengan dukungan BPDP,” tambah Delima.