TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya pembenahan partai politik sebagai fondasi utama dalam memperkuat demokrasi Indonesia.

Menurut Bamsoet, sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri bangsa telah memilih demokrasi Pancasila sebagai sistem kehidupan bernegara. Namun dalam praktiknya, penguatan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari kualitas partai politik.

“Sejak awal berdirinya republik ini, para founding fathers telah berketetapan memilih demokrasi Pancasila sebagai jalan tengah terbaik,” ujar Bamsoet saat menjadi pembicara dalam RenTalks 2026 di SMA Labschool Cirendeu, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, demokrasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi harus berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, partai politik seharusnya menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan, pendidikan politik, sekaligus penyambung aspirasi rakyat.

Namun demikian, Bamsoet menilai masih banyak tantangan yang dihadapi partai politik saat ini. Di antaranya rendahnya kaderisasi berbasis meritokrasi, dominasi elit, hingga praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi.

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia tahun 2025, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berada di kisaran 60 persen.

Baca juga: KPK Usul Capres-Cawapres Wajib Kader Partai, Pengamat Ingatkan Risiko Pembatasan Demokrasi

“Fenomena pragmatisme politik juga semakin menguat. Partai kerap terjebak pada orientasi jangka pendek demi memenangkan pemilu, sehingga mengabaikan fungsi ideologis dan pendidikan politik,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat kontestasi politik lebih menonjolkan popularitas dan kekuatan finansial dibandingkan integritas serta kapasitas calon pemimpin.

Lebih lanjut, Bamsoet menyoroti pentingnya transparansi pendanaan partai politik. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak kasus korupsi yang melibatkan politisi dan kepala daerah berakar dari mahalnya biaya politik.

“Tercatat sejak 2004 hingga 2026, lebih dari 200 kepala daerah dijerat kasus korupsi,” ungkapnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa pembenahan partai politik harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi hingga penguatan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Negara harus hadir memperkuat sistem kepartaian agar lebih sehat, transparan, dan akuntabel,” tegas Bamsoet.

Dengan partai politik yang kuat dan berintegritas, lanjutnya, demokrasi Pancasila diyakini akan semakin kokoh dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman.

Baca juga: Perombakan Program Demokrasi Jerman Picu Krisis Kepercayaan