Ringkasan Berita:

• Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, irit bicara usai merampungkan penandatanganan berkas perpanjangan masa penahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut justru menitipkan salam untuk Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
• Saat keluar dari lobi utama dan dikerubungi awak media, Gus Yaqut sempat menyapa dan meminta akses untuk lewat menuju mobil tahanan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, irit bicara usai merampungkan penandatanganan berkas perpanjangan masa penahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Jumat (8/5/2026). 

Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut justru menitipkan salam untuk Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Baca juga: Alasan KPK Panggil Staf PBNU di Kasus Korupsi Gus Yaqut: Perjelas Konstruksi Kerugian Negara

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Gus Yaqut yang mengenakan rompi tahanan keluar dari markas komisi antikorupsi pada pukul 10.36 WIB, setelah sebelumnya tiba untuk menjalani proses administrasi pada pukul 09.41 WIB.

Saat keluar dari lobi utama dan dikerubungi awak media, Gus Yaqut sempat menyapa dan meminta akses untuk lewat menuju mobil tahanan. 

Baca juga: Alih Status Tahanan Yaqut, Boyamin Minta Dewas Periksa Handphone 5 Pimpinan KPK

"Assalamualaikum. Saya minta jalan," ujarnya.

Ketika ditanya oleh wartawan apakah ada pernyataan yang ingin disampaikan terkait perkaranya hari ini, Gus Yaqut menjawab singkat dan menyinggung keberadaan Gus Ipul. 

"Tidak ada. Salam buat Gus Ipul, ya," ucapnya.

Pernyataan Gus Yaqut tersebut menarik perhatian lantaran pada waktu yang nyaris bersamaan, Gus Ipul memang tengah berada di dalam Gedung Merah Putih KPK. 

Mensos diketahui tiba lebih awal dengan menumpangi mobil listrik pada pukul 09.36 WIB, selisih lima menit sebelum kedatangan Gus Yaqut, guna melakukan audiensi dan konsultasi dengan pimpinan KPK terkait pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial.

Sebagai informasi, KPK menahan Gus Yaqut atas perannya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. 

Gus Yaqut diduga secara sepihak menyetujui dan memerintahkan perubahan alokasi tambahan 20.000 kuota haji menjadi skema pembagian 50 persen (10.000) untuk haji reguler dan 50 persen (10.000) untuk haji khusus.

Keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta melanggar hasil Rapat Panja Komisi VIII DPR RI yang telah menyepakati alokasi kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar 8 persen. 

Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), manipulasi kuota tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp 622 miliar.

Baca juga: Pengacara Yaqut Tantang KPK Buktikan Soal Uang 1 Juta Dolar AS untuk Pansus Haji DPR

Perkara ini turut diwarnai komersialisasi kuota percepatan tanpa antrean atau kuota T0/TX dengan tarif hingga puluhan juta rupiah per jemaah. 

Selain Gus Yaqut, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam konstruksi perkara ini, yakni mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.