Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Temui KPK, Gus Ipul Bahas Polemik Sepatu Sekolah Rakyat: Tunggu Hasil Evaluasi KPK

Menteri Sosial Gus Ipul mendatangi KPK guna membahas polemik pengadaan sepatu untuk Sekolah Rakyat.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Temui KPK, Gus Ipul Bahas Polemik Sepatu Sekolah Rakyat: Tunggu Hasil Evaluasi KPK
Tribunnews.com/Kompas TV
POLEMIK SEPATU - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan hari Jumat, (8/5/2026), guna membahas polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat. 

Ringkasan Berita:
  • Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul berkunjung ke gedung KPK.
  • Di sana Gus Ipul membahas polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat.
  • Dia berkata pengadaan sepatu tahun ini masih dalam perencanaan.

 

TRIBUNNEWS.COM Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan hari ini, Jumat, (8/5/2026), guna membahas polemik pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, KPK mengaku sedang mengkaji rencana pengadaan sepatu bagi 39 ribu siswa Sekolah Rakyat yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial.

Pengadaan ini disorot karena disebut akan menelan anggaran Rp700 ribu per pasang sepatu atau totalnya mencapai Rp27 miliar. Biaya itu dianggap terlampau mahal oleh sejumlah kalangan.

Dalam penyampaiannya di gedung KPK, Gus Ipul berterima kasih kepada masyarakat yang mengkritik dan memberikan saran kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Kritik itu diterima guna memperbaiki kinerja.

“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-progam secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaran Sekolah Rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktik-praktik korupsi,” ujar Gus Ipul.

Rekomendasi Untuk Anda

“Dalam catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari lebih dari 600 lembaga yang menyelenggarakan pengadaan badang dan jasa.”

Menurut Gus Ipul, pihaknya belum memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang anggaran ke depannya mungkin akan makin besar.

Setelah meminta nasihat, Gus Ipul bertanya-tanya apakah pengadaaan barang dan jasa di Kemensos bisa dilakukan oleh instasi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang.

“Kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan KPK. Hasil evaluasi, monitoring, yang dilakukan KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” ucap dia.

Gus Ipul: Biasanya harga lebih murah dari HPS

Gus Ipul berkata pengadaan sepatu tahun ini masih dalam perencanaan. Ketika ditanya awak media tentang merek sepatu, dia mengaku tidak hafal. Menurut dia, sepatu-sepatu itu terdiri atas berbagai jenis.

Baca juga: Kemensos Bentuk Tim Khusus Dalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

“Saya enggak hafal, tetap saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur,” ucap dia menjelaskan.

Dia menyebut sepatu itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan bukan bukan bagian dari pengadaan di Kemensos.

“Untuk yang di Kemensos tadi, sudah kami laporkan semua pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis. Ada yang PDL itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian dan dan ada sepatu olahraga,” kata dia.

Mengenai keluarnya angka Rp700 ribu per pasang sepatu, Gus Ipul berkata pada saat penganggaran ada mekanisme melihat harga pasar dan konsultasi kepada ahli untuk menentukan harga perencanaan atau pagu

Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas