TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, menghadiri forum sejarah internasional bertajuk Tachtig Jaar na de Revolusi: Een Gedeeld Verhaal di De Balie, Amsterdam, Rabu (6/5/2026) waktu setempat. 

Bonnie Triyana, terlibat debat sengit dengan peneliti sejarah Anne-Lot Hoek mengenai kolonialisme Belanda, dekolonisasi Indonesia, hingga persoalan kejahatan perang yang masih menjadi perdebatan dua negara.

Dalam forum tersebut, Bonnie langsung menolak pandangan bahwa dekolonisasi Indonesia baru dimulai pada 1945. 

Dia menilai proses itu sudah berlangsung sejak masa pendudukan Jepang pada 1942.

“Pemerintahan Jepang mendorong orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Saya rasa itu juga sebahagian dari decolonialisasi, karena bahasa Indonesia tidak pernah diajarkan di sekolah. Ada bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia,” kata Bonnie, dalam keterangannya dikutip Jumat (8/5/2026).

Bonnie juga mengkritik narasi yang menyebut para tokoh nasionalis Indonesia sebagai kolaborator fasis karena bekerja sama dengan Jepang.

“Jika Anda baca Sutan Sahrir, dia bilang, sebenarnya pemerintahan kolonial Belanda juga fasis. Pada Januari 1927, pemerintahan kolonial Belanda menciptakan kamp konsentrasi di Digul,” ucapnya.

Pernyataan Bonnie ditanggapi Anne-Lot Hoek yang mengaku kesulitan menemukan sumber-sumber perlawanan rakyat Indonesia dalam arsip kolonial Belanda, khususnya di Bali. 

Menurut Anne, banyak memoir kolonial masih melihat Indonesia dari sudut pandang romantik.

“Mereka tidak melihat kekosongan, mereka tidak melihat penolakan. Bahkan seseorang menulis di tahun 1980-an, masih di memoirnya, idea penolakan Indonesia adalah ide yang mengarut,” kata Anne.

Debat semakin tajam saat Bonnie memperkenalkan Museum Multatuli di Lebak sebagai museum antikolonial pertama di Indonesia. 

Ia menilai kisah Sa’idjah dan Adinda merupakan gambaran nyata penderitaan rakyat akibat kolonialisme.

“Sa'idjah dan Adinda merupakan simbol kolonialisme. Mereka merupakan mangsa kolonialisme,” ujarnya.

Anne pun mengakui pentingnya sosok Multatuli dalam membuka kritik terhadap praktik kolonial Belanda, meski tokoh tersebut berasal dari sistem kolonial itu sendiri.

Perbedaan pandangan paling kuat muncul ketika diskusi membahas kekerasan dalam revolusi Indonesia. Anne menjelaskan bagaimana operasi militer Belanda di Bali berlangsung brutal setelah proklamasi kemerdekaan.

“Belanda mengumpulkan semua orang yang dianggap ada aktivitas politik atau resistensi, dan menempatkan mereka di kamp di seluruh pulau. Ada banyak kejahatan, pembunuhan, itu sangat kejam,” ujarnya.

Namun, Anne juga menyoroti kecenderungan masyarakat Belanda melihat orang Indonesia hanya sebagai korban atau bagian dari pemerintah.

“Di Belanda, kita selalu memiliki tendensi untuk melihat orang Indonesia sebagai pemerintah atau sebagai mangsa. Tapi itu pada dasarnya berarti mereka bukan kita yang sama,” ucap Anne.

Sementara itu, Bonnie mempertanyakan sikap pemerintah Belanda yang dinilainya belum sepenuhnya meminta maaf atas kolonialisme di Indonesia.

“Sejarah Indonesia mengakui kekerasan terlalu besar tapi kita tidak pernah membicarakan tentang kejahatan perang Indonesia. Negara pemerintah minta maaf hanya untuk 1945-1946. Tapi mereka tidak minta maaf untuk kolonialisme,” tegas Bonnie.

Anne menyatakan sepakat dengan kritik tersebut. Menurutnya, banyak sejarawan masih enggan menggunakan istilah “kejahatan perang” dalam konteks kolonialisme karena dianggap terlalu politis.

“Jika kita tidak menggunakan terma ini, kita memberikan perasaan bahwa negara barat dalam konteks kolonial tidak mampu melakukan kejahatan perang, hanya yang lain bisa melakukannya,” kata Anne.

Ketika ditanya moderator mengenai permintaan maaf Raja Belanda kepada Indonesia, Bonnie menyebut langkah itu penting meski belum cukup.

“Saya merasakan apology adalah langkah penting. Sebagai orang Indonesia, saya akan mengatakan lumayan atau langkah bayi,” ujarnya.

Anne juga menyoroti nasib komunitas Maluku yang pernah bertempur di pihak Belanda namun kemudian merasa ditinggalkan.

“Mereka telah dikhianati dua kali,” kata Anne.

Menutup diskusi, Bonnie menekankan pentingnya pertukaran generasi muda dan keterbukaan arsip sejarah sebagai jalan memperbaiki hubungan Indonesia dan Belanda.

“Saya pikir kita harus mempromosikan aktivitas seperti ini. Pertukaran. Itu cara terbaik untuk memperkuat hubungan dan juga memahami masa lalu antara Indonesia dan Belanda,” tandasnya.