Ringkasan Berita:

• Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan era penunjukan Ketua DPC tanpa seleksi telah berakhir; kini seluruh calon Ketua DPC wajib mengikuti dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai standar baru kaderisasi partai.
• Ketua DPP PKB bidang organisasi, Abdul Halim Iskandar, menjelaskan UKK tahap kedua berlangsung 11–15 Mei 2026 dengan 120 calon Ketua DPC se-Pulau Jawa diuji langsung terkait komitmen partai, visi kepemimpinan, kapasitas organisasi, integritas, dan profesionalitas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menegaskan, era penunjukan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) secara asal-asalan telah berakhir. 

Saat ini, seluruh calon Ketua DPC PKB wajib mengikuti dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sebagai bagian dari standar baru kaderisasi dan penguatan organisasi partai.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif dan Legislatif Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mengatakan, UKK tahap kedua merupakan tindak lanjut dari tahapan sebelumnya berupa asesmen dan pengujian kompetensi para calon ketua DPC.

“UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa assesment dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap mulai tanggal 11 sampai 15 Mei 2026,” kata Gus Halim di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

Menurut Gus Halim, proses ini menjadi penegasan bahwa PKB ingin membangun tradisi meritokrasi dalam menentukan kepemimpinan partai di semua level. 

Para calon ketua DPC tidak hanya dinilai dari popularitas, tetapi juga kemampuan organisasi, loyalitas, integritas, hingga profesionalitas dalam bekerja.

“Untuk hari ini ada 120 calon Ketua DPC se-Pulau Jawa yang kita uji kelayakan dan kepatutannya dari total 800 calon Ketua DPC PKB se-Pulau Jawa. Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga sisi profesionalitas,” ucap Gus Halim.

Ia menjelaskan, pelaksanaan UKK dilakukan bertahap selama lima hari untuk seluruh calon Ketua DPC di Pulau Jawa. 

Sementara untuk wilayah luar Jawa, proses UKK akan dilaksanakan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan melibatkan penguji dari DPP PKB agar standar penilaiannya tetap sama secara nasional.

Gus Halim menilai, UKK menjadi instrumen penting agar partai memiliki pemimpin yang benar-benar siap menghadapi tantangan politik ke depan sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“UKK penting agar setiap pemimpin PKB di semua tingkatan benar-benar memiliki kapasitas, loyalitas, integritas, dan kemampuan kerja organisasi. Partai membutuhkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga mampu bekerja, menggerakkan kader, serta hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Gus Halim menambahkan, sistem UKK tidak hanya diterapkan untuk tingkat DPC, melainkan menjadi bagian dari pola pembinaan kepemimpinan di seluruh struktur partai, mulai tingkat DPW, DPC, DPAC hingga DPRt.

Baca juga: Gandeng PWNU dan Akademisi, PKB Banten Gelar UKK Bacaleg  

Melalui mekanisme tersebut, DPP PKB berharap lahir kepemimpinan partai yang lebih modern, profesional, dan mampu memperkuat perjuangan politik kerakyatan, terutama di Pulau Jawa yang selama ini menjadi basis utama PKB.