Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●

Populer Nasional: Update Harta Kekayaan Prabowo - Susno Duadji Tanggapi Terbongkarnya Markas Judol

Mahfud MD usul agar parliamentary threshold (PT) dihapus menjadi 0 persen demi mencegah suara rakyat terbuang pada pemilu. 

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
zoom-in Populer Nasional: Update Harta Kekayaan Prabowo - Susno Duadji Tanggapi Terbongkarnya Markas Judol
Tribunnews/Jeprima
PELANTIKAN PEJABAT NEGARA - Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Dikutip dari elhkpn.kpk.go.id pada Senin (11/5/2026), total harta Prabowo mencapai Rp2.062.241.012.691 (Rp2,062 triliun). 

Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh presiden. Pihak juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Regu C ini.

Baca Selengkapnya

5) Mahfud MD Usul 'Parliamentary Threshold' 0 Persen: Cegah Suara Rakyat Terbuang

AMBANG BATAS PARLEMEN  - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). (Fersianus Waku)

AMBANG BATAS PARLEMEN - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). (Fersianus Waku)(Tribunnews.com/Fersianus Waku)

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dihapus menjadi 0 persen pada pemilu mendatang.

Menurut Mahfud, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan setiap suara yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu tetap memiliki nilai dan terkonversi menjadi kursi di parlemen.

"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold," kata Mahfud dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).

"Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu eh bukan parliamentary threshold tapi fraksi threshold," ujarnya menambahkan. 

Rekomendasi Untuk Anda

Mahfud mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena suara terbuang pada pemilu sebelumnya. 

Baca Selengkapnya

(Tribunnews.com)

Halaman 3/3
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas