Populer Nasional: Update Harta Kekayaan Prabowo - Susno Duadji Tanggapi Terbongkarnya Markas Judol
Mahfud MD usul agar parliamentary threshold (PT) dihapus menjadi 0 persen demi mencegah suara rakyat terbuang pada pemilu.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Bobby Wiratama
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertama kali bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh presiden. Pihak juri kemudian memberikan nilai minus 5 untuk jawaban Regu C ini.
5) Mahfud MD Usul 'Parliamentary Threshold' 0 Persen: Cegah Suara Rakyat Terbuang
AMBANG BATAS PARLEMEN - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). (Fersianus Waku)(Tribunnews.com/Fersianus Waku)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dihapus menjadi 0 persen pada pemilu mendatang.
Menurut Mahfud, hal ini perlu dilakukan untuk memastikan setiap suara yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu tetap memiliki nilai dan terkonversi menjadi kursi di parlemen.
"Caranya kalau bisa, ya ada tanpa threshold," kata Mahfud dalam diskusi yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
"Tapi kalau mau dipaksakan juga threshold, ada cara kedua, yaitu eh bukan parliamentary threshold tapi fraksi threshold," ujarnya menambahkan.
Mahfud mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena suara terbuang pada pemilu sebelumnya.
(Tribunnews.com)
Baca tanpa iklan