Ringkasan Berita:

• Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menghadiri Sidang ke-21 UNFF di Markas Besar PBB, New York, dan menyampaikan komitmen Indonesia terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
• Indonesia berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan hingga 86 persen dalam 10 tahun terakhir serta menargetkan rehabilitasi lebih dari 12 juta hektare lahan terdegradasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, menghadiri Sidang ke-21 United Nations Forum on Forests (UNFF21) yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (11/5/2026) waktu setempat. 

Dalam forum bergengsi tersebut, Indonesia mendapatkan kehormatan luar biasa saat Chair UNFF21 memberikan kesempatan pertama kepada delegasi Indonesia untuk menyampaikan Pandangan Negara (National Statement). 

Di hadapan para delegasi dunia, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh menjadikan pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai pilar utama aksi iklim dan pembangunan nasional. 

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap berkomitmen pada pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai pilar integral dari aksi iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Raja Juli. 

Raja Juli kemudian memaparkan data keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas lingkungan. 

Salah satu poin krusial adalah keberhasilan Indonesia dalam mereduksi angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara signifikan. 

Ia menyebut, melalui penguatan sistem peringatan dini, penegakan hukum, serta pendekatan berbasis masyarakat, Indonesia berhasil menekan angka Karhutla hingga 86 persen dalam kurun waktu satu dekade terakhir. 

Tak hanya itu, Menhut juga menyampaikan ambisi besar pemerintah dalam memulihkan lahan hijau di tanah air. 

“Kami juga berkomitmen untuk merehabilitasi lebih dari 12 juta hektare lahan yang terdegradasi, melalui kemitraan yang kuat dengan masyarakat lokal dan sektor swasta,” tegasnya. 

Sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia, Raja Juli juga menginformasikan pembentukan World Mangrove Center di Indonesia sebagai pusat kemitraan global untuk aksi iklim dan ketahanan pesisir. 

Terkait tata kelola hutan yang inklusif, ia menjelaskan bahwa Indonesia terus memperluas pengakuan terhadap Hutan Adat yang kini telah mencapai 1,4 juta hektare. 

Langkah ini dilakukan sekaligus untuk memberdayakan perempuan, pemuda, dan masyarakat adat melalui skema perhutanan sosial. 

“Indonesia juga terus memperkuat transparansi dan keberlanjutan melalui sistem jaminan kelestarian kayu, SVLK+, sembari memajukan inisiatif karbon hutan yang berintegritas tinggi,” paparnya. 

Di sektor perlindungan keanekaragaman hayati, Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) untuk melindungi habitat gajah di Sumatra dan Kalimantan. 

Selain itu, dibentuk pula gugus tugas pendanaan inovatif guna meningkatkan kualitas manajemen taman nasional. 

Lebih lanjut, Raja Juli menitipkan pesan mendalam kepada para rimbawan dunia agar tetap fokus menghadapi tantangan lingkungan di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. 

“Di tengah lanskap geopolitik yang kompleks saat ini, kita sebagai rimbawan harus tetap teguh dalam menghadapi krisis iklim,” pungkasnya.