Ringkasan Berita:

• Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengakui adanya kendala dalam pendataan pekerja migran Indonesia untuk kebutuhan pemilu luar negeri. 
• Tantangan utama adalah banyak pekerja migran tidak memegang langsung paspor mereka karena ditahan agen, sehingga menyulitkan proses verifikasi. 
• Selain itu, pekerja migran yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) sulit didata karena mobilitas tinggi dan lokasi kerja yang berpindah-pindah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui masih menghadapi sejumlah kendala dalam pendataan pekerja migran Indonesia untuk kebutuhan pemilu di luar negeri.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin mengatakan tantangan muncul karena tidak semua pekerja migran memegang langsung paspor mereka selama bekerja di luar negeri.

“Ya, tantangannya tentu apakah semuanya ketika di sana itu pegang paspor atau paspor dipegang oleh agen dan seterusnya itu kan menjadi agak repot kalau ketika pemilihan,” kata Afif, sapaan akrabnya, kepadamu wartawan, Kamis (14/05/2026). 

Selain itu, KPU juga mengalami kesulitan mendata pekerja migran yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK karena mobilitasnya yang tinggi.

“Termasuk ketika pekerja migrannya itu adalah ABK, itu kita kadang kesulitan ketika hari H nyampai di mana mau menggunakan hak pilih,” ujarnya.

Menurut Afif, kondisi tersebut bisa berdampak pada fasilitasi hak pilih WNI di luar negeri apabila data pemilih belum siap saat hari pencoblosan.

Diketahui, KPU telah melakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Afif menjelaskan kerja sama dilakukan untuk memperkuat koordinasi pendataan warga negara Indonesia di luar negeri yang mayoritas merupakan pekerja migran.

“Nah karena lembaga ini baru, maka ini menurut kami penting karena sebagian besar yang di luar negeri selain mahasiswa itu juga teman-teman pekerja migran,” tandas Afif.