Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Larang Nobar Film Pesta Babi: Ruang Kritik Harus Terbuka

Ringkasan Berita:

• Yusril menjelaskan penghentian nobar film 'Pesta Babi' di beberapa kampus murni disebabkan persoalan prosedur administratif internal kampus
• Yusril menilai bahwa kritik yang disampaikan dalam film Pesta Babi terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi
• Yusril mengatakan pemerintah dapat memetik hikmah dari film tersebut untuk mengevaluasi jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proyek di lapangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun kebijakan untuk melarang pemutaran maupun kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. 

Klarifikasi ini disampaikan Yusril guna merespons isu penghentian kegiatan nobar yang terjadi di beberapa lokasi baru-baru ini.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Kamis (14/5/2026), Yusril menjelaskan penghentian nobar di beberapa perguruan tinggi, seperti di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, murni disebabkan persoalan prosedur administratif internal kampus, bukan karena intervensi pemerintah pusat. 

Menurutnya, hal ini terbukti dari lancarnya kegiatan serupa di wilayah lain seperti Bandung dan Sukabumi.

“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” ujar Yusril.

Baca juga: Marak Larangan Nonton Film Pesta Babi di Kampus, Pakar Unpad: Karya Seni Tak Boleh Dianggap Ancaman

Menko Yusril menilai bahwa kritik yang disampaikan dalam film tersebut terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. 

Meskipun ia mengakui bahwa judul dan narasi yang digunakan cenderung provokatif, hal tersebut tidak seharusnya disikapi dengan kepanikan atau pelarangan yang membungkam kreativitas.

“Tetapi tentu orang tidak boleh terpancing dan bereaksi hanya karena judul provokatif yang mungkin sengaja dibuat produsernya untuk menarik perhatian. Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” tuturnya.

Lanjut dia, kritik melalui karya seni justru dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah. 

Yusril mengatakan pemerintah dapat memetik hikmah dari film tersebut untuk mengevaluasi jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan proyek di lapangan.

Baca juga: Kritik Pembubaran Film Pesta Babi, Zainal Arifin Mochtar: Tindakan Represif Itu Kebodohan Berganda

Namun, ia juga meluruskan narasi film yang mengaitkan pembangunan di Papua dengan praktik kolonialisme. 

Ia menegaskan bahwa proyek tersebut bertujuan untuk ketahanan pangan nasional dan Papua merupakan bagian integral dari NKRI, bukan daerah jajahan layaknya masa kolonial Belanda.

Lebih lanjut, Yusril menekankan bahwa semangat keterbukaan harus datang dari kedua belah pihak, baik pemerintah maupun para seniman. 

Ia mendorong para pembuat film untuk bersedia memberikan penjelasan mengenai makna di balik karya mereka, termasuk pemilihan istilah "Pesta Babi" yang bisa memicu berbagai tafsir.

“Kalau Pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan. Pemerintah tidak bisa diam dengan berlindung di balik otoritas dan kekuasaan, dan pada saat yang sama seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi,” ujar Yusril.