Prabowo: Semua Partai Punya Kader Baik dan Bermasalah
Prabowo akui ada oknum bermasalah di semua partai, termasuk Gerindra, dan tegaskan tak ada pihak kebal hukum.
Penulis:
Igman Ibrahim
Editor:
Eko Sutriyanto
Ringkasan Berita:
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan semua partai politik memiliki kader baik maupun oknum bermasalah, termasuk di Partai Gerindra
- Ia mengaku kecewa karena ada kader yang diduga menyalahgunakan kewenangan usai kemenangan Pilpres 2024
- Prabowo memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dan meminta seluruh aparat serta kader melakukan koreksi diri
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti mengenai integritas para kader partai politik di Indonesia.
Dia menyatakan oknum yang tidak berintegritas tersebar di seluruh partai politik, termasuk di dalam partai Gerindra yang dipimpinnya sendiri.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa fokus utama dari seluruh kader partai, terlepas dari bendera politiknya, haruslah berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ia menyebut bahwa di setiap organisasi politik selalu ada dinamika antara kader yang tulus berjuang dan oknum yang justru melakukan pelanggaran.
"Dari partai manapun enggak ada urusan. Di semua partai ada patriot, di semua partai ada juga yang brengsek-brengsek," kata Presiden Prabowo saat ia menghadiri acara peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Baca juga: Deretan Sapi Kurban Presiden Prabowo Dibeli dari Peternak Daerah, Nama, Bobot hingga Harganya
Prabowo uga mengaku kerap dibuat pusing oleh ulah oknum kadernya sendiri di Partai Gerindra. Ia menyoroti fenomena adanya oknum kadernya yang langsung menyalahgunakan kewenangan atau melakukan penyimpangan sesaat setelah memenangkan Pilpres 2024 lalu.
"Aku juga sebagai ketua umum Gerindra kapok juga gitu. Gerindra lagi, waduh ini. Baru menang udah kayak begitu, aku pusing ini. Garis urusan! Tindak! Hukum, iya kan? Bener, bener," lanjut Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa status kepartaian ataupun latar belakang kedinasan tidak akan menjadi tameng hukum di masa pemerintahannya.
Ia memastikan penegakan hukum akan berjalan setara demi membersihkan institusi negara dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
"Enggak ada eks TNI berarti dia hebat, belum tentu. Eks polisi semua koreksi diri. Ya, koreksi diri. Jaga diri kita masing-masing. Saling menegur, saling ingatkan. Saling ingatkan," tegasnya.