Ringkasan Berita:

• Wamen Diktisaintek Fauzan meminta perguruan tinggi meninggalkan pola pikir blaming mentality (selalu menyalahkan pihak lain) dan victim mentality (merasa korban kebijakan). 
• Menurutnya, kampus harus berani melakukan pembenahan internal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
• Fauzan menegaskan transformasi pendidikan tinggi hanya bisa berjalan jika kampus terbuka, berjiwa besar, dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan meminta perguruan tinggi meninggalkan pola pikir blaming mentality dan victim mentality.

Menurutnya, kampus harus lebih terbuka melakukan pembenahan internal agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Menurut Fauzan, perguruan tinggi tidak boleh terus-menerus menyalahkan pihak lain ataupun merasa selalu menjadi korban kebijakan pemerintah. Sikap tersebut justru menghambat proses transformasi pendidikan tinggi.

"Kita harus membuang jauh-jauh apa yang disebut dengan blaming mentality, yakni mental yang selalu menyalahkan orang lain tanpa berusaha untuk memperbaiki kondisi internal kita," kata Fauzan, Kamis (21/5/2026).

Pesan itu disampaikan Fauzan saat membuka seminar nasional tentang pendidikan di Kantor PB PGRI, Jakarta.

Ia juga menyoroti pola pikir victim mentality yang dinilainya membuat institusi pendidikan sulit berkembang.

"Satu lagi adalah victim mentality, yakni penyakit mental yang selalu merasa menjadi korban atas setiap kebijakan pihak lain," ujarnya.

Fauzan menegaskan pengelola perguruan tinggi harus memiliki jiwa besar dan mampu mengevaluasi potensi yang dimiliki bersama. 

Menurut dia, transformasi pendidikan tinggi hanya bisa berjalan apabila kampus berani berubah dan melakukan pembenahan secara terbuka.

Ia mengatakan perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi menara ilmu dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

"Perguruan tinggi harus menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan itu, Fauzan juga menyinggung sejumlah persoalan klasik pendidikan tinggi di Indonesia, mulai dari mutu, akses, relevansi pendidikan, disparitas geografis, hingga kesenjangan kemampuan finansial antarperguruan tinggi.

Menurut dia, berbagai tantangan tersebut membutuhkan perhatian serius sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan agar lebih adaptif dan berkeadilan.

Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosidi menyatakan dukungannya terhadap rencana transformasi yang dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, khususnya pada program studi keguruan.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperbarui sistem pembelajaran calon guru sejak di bangku kuliah agar kualitas lulusan meningkat.

"Dikti sendiri sedang yang saya dengar sedang mencari jalan menambahkan keterampilan lain (dalam prodi keguruan, red), bahkan diberi kesempatan kepada perguruan tinggi untuk bekerja sama baik dalam ataupun luar negeri untuk memanfaatkan lulusan. Jadi tidak hanya untuk di bidang pendidikan," ujar Unifah.

Ia juga membantah adanya rencana penutupan program studi keguruan karena sepi peminat.