Anggota DPR Usul Bangun 1.000 Bioskop Desa, Formappi: Usulan Paling Aneh dan Asal

Ia mengaku prihatin mendengar curahan hati para pelaku perfilman daerah, khususnya dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Saya juga cukup miris mendengar tadi para PH kecil curhat. Saya sedih juga karena ini juga dari dapil saya, terutama daerah tertinggal 3T, juga kerap menyampaikan aspirasi seperti itu,” kata Rahmawati.

Menurut dia, banyak sineas lokal memiliki kreativitas tinggi dan mampu menghasilkan film bertema budaya maupun kearifan lokal. 

Namun, keterbatasan akses terhadap jaringan bioskop membuat karya mereka sulit berkembang.

“Mereka mengatakan adanya monopoli PH besar sehingga anak-anak lokal yang punya kreativitas baik, yang membuat film tentang kearifan lokal dan budaya, agak tersendat. Karena masih terbatasnya akses production house berskala kecil dan menengah untuk mendapatkan ruang penayangan di bioskop nasional,” ujarnya.

Rahmawati kemudian mencontohkan antusiasme masyarakat terhadap film daerah saat penayangan film “Uang Panai” di Tarakan, Kalimantan Utara. Menurutnya, tingginya minat penonton tidak diimbangi dengan jumlah layar yang memadai.

“Saya ini bukan pemain film Pak Ketua, tapi penonton. Saya wajib nonton tiap minggu, mesti dua kali,” ujarnya.

“Kemarin ada penayangan film di Tarakan, Kalimantan Utara, film ‘Uang Panai’. Bayangkan di sana kebanyakan masyarakatnya orang Sulawesi, orang Bugis, dan mereka menonton sampai berkali-kali hanya karena studio diberikan hanya beberapa tempat sehingga terbatas,” lanjutnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat masa tayang film daerah cepat berakhir meski permintaan penonton masih tinggi.

“Hak tayangnya kemudian berhenti. Padahal masyarakat masih ingin menonton, tapi filmnya sudah selesai tayang,” ucap Rahmawati.

Karena itu, Rahmawati mendorong pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi dan memperkuat ekosistem perfilman daerah. Salah satu usulannya adalah penerbitan aturan mengenai kuota minimal layar bioskop bagi film nasional dan daerah.

“Nah bagaimana ini dari kementerian, saran saja Pak, terbitkan peraturan menteri tentang standar minimal 100 layar dalam tiga bulan atau perluas skala aktif lima film per tahun,” ucapnya.

Selain itu, ia juga meminta adanya dukungan fiskal bagi PH kecil dan menengah, termasuk pembangunan 1.000 bioskop desa melalui APBN 2027.

“Kepada Kementerian Keuangan, mungkin lintas mitra, siapkan insentif fiskal untuk PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ucapnya.

Rahmawati menegaskan, penguatan perfilman daerah penting agar industri kreatif tumbuh merata dan tidak hanya terpusat di kota besar.