Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi total pasca pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera.
• Nasim menilai blackout tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memukul telak sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
• Nasim mendesak PLN segera menyusun formula kompensasi yang transparan dan adil bagi pelanggan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah dan PT PLN (Persero) segera melakukan evaluasi total pasca pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatera yang terjadi sejak Jumat (22/5/2026) malam.

Nasim menilai blackout tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memukul telak sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

Baca juga: Pemerintah Minta PLN Lakukan Evaluasi Imbas Blackout di Sumatera

"Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM," kata Nasim Khan kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap pemadaman massal dipicu putusnya kabel transmisi pada menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 175-176 di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Nasim, gangguan infrastruktur kelistrikan semacam itu berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat bawah.

Ia menyebut pelaku UMKM seperti usaha kuliner, fotokopi, pertokoan hingga industri rumahan sangat bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari.

Ketika listrik padam dalam waktu lama, pendapatan mereka disebut langsung anjlok drastis.

"Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi," ujarnya.

Legislator PKB itu menambahkan sebagian besar pelaku usaha kecil juga tidak memiliki genset cadangan karena mahalnya biaya pembelian maupun bahan bakar.

Karena itu, ia menilai blackout berkepanjangan membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat.

Dia juga menyoroti belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PLN terhadap masyarakat terdampak pemadaman listrik massal.

Menurutnya, selama ini konsumen selalu dipaksa menanggung sendiri kerugian akibat gangguan layanan kelistrikan.

Nasim mendesak PLN segera menyusun formula kompensasi yang transparan dan adil bagi pelanggan.

“PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Tak Ada Unsur Kesengajaan

Terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, membantah adanya unsur kesengajaan dalam peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di wilayah Sumatera.

Menurut Yuliot, gangguan sistem kelistrikan tersebut murni dipicu faktor alam, yakni sambaran petir pada jaringan transmisi di wilayah Marangin yang berdampak pada kestabilan sistem kelistrikan Sumatera bagian utara.

“Enggak, itu ya tidak ada kesengajaan. Itu ya murni karena masalah kondisi alam,” kata Yuliot, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Yuliot menjelaskan, gangguan bermula ketika jaringan transmisi terkena sambaran petir sehingga memengaruhi stabilitas pasokan listrik di sistem Sumatera bagian utara yang selama ini banyak disuplai dari wilayah selatan.

“Dari kementerian ESDM terkait dengan kejadian listrik di Sumatera, ini kan ada persoalan yg jaringan transmisi, itu kan ada pesawat petir, di Marangin,” ujarnya.

“Dengan ada sambar petir tersebut berdampak terhadap kestabilan sistem. Jadi kalau kita lihat dari kejadiannya sendiri, ini secara teknis juga untuk daya yang ada di Sumatera bagian utara ini kan relatif itu lebih banyak juga dialirkan dari selatan. Pada saat itu ada kejadian jadi sehingga seluruh sistem itu ada ini terjadi blackout,” imbuhnya.

Yuliot mengatakan, proses pemulihan dilakukan secara bertahap dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik satu per satu. Tahap awal pemulihan dimulai dari pembangkit yang dapat beroperasi lebih cepat seperti PLTA, geothermal, PLTD, hingga pembangkit berbahan bakar gas.

“Yang kedua upaya pemulihan yang kita lakukan, jadi pada saat itu sistemnya mati, ini kan harus dihidupkan satu per satu. Jadi yang kita lakukan ini proses penghidupan kembali yang pertama itu adalah dari PLTA, kemudian Geothermal, itu ada PLTD dan juga ada gas. Secara teknis PLTU memerlukan waktu sekitar 12 jam,” ujarnya.

Yuliot menambahkan, Kementerian ESDM juga menurunkan tim ke lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal hingga akhirnya pasokan listrik kembali pulih sepenuhnya.

“Dan itu kita lakukan kami dari Kementerian ESDM menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek itu alhamdulillah dalam jangka waktu yang ini sesuai dengan apa yang kita koordinasikan dengan PLN itu bisa pulih 100 persen,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

“Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga itu sampaikan ini untuk perbaikan sistem, ini dikaji secara teknis, itu yang pertama,” ucapnya.

Ia menyebut evaluasi mencakup pemasangan sistem arde di wilayah rawan serta pemerataan suplai pembangkit listrik di tiap daerah agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari wilayah yang jauh.

“Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan yang termasuk itu adanya pemasangan Arde untuk setiap daerah-daerah yang rawan,” katanya.

“Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah. Jadi jangan terlalu banyak daerah-daerah mengalirkan listriknya dari daerah yang cukup jauh. seperti dari selatan ke utara itu justru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan,” lanjutnya.

Menurut Yuliot, seluruh evaluasi tersebut akan menjadi bagian dari langkah perbaikan sistem kelistrikan nasional ke depan.

“Jadi untuk ke depan itu ya kita evaluasi untuk seluruh perbaikan yang dilakukan,” tandasnya.