Menurut Yorrys, pembukaan lahan dalam skala besar tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam ruang hidup masyarakat adat di Papua.

“Ini bukan lahan tandus. Ini hutan yang dibuka dan tentu merusak tatanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat,” kata dia.

Dia meminta semua pihak terus menyuarakan persoalan pengrusakan hutan yang terjadi, baik di Papua maupun daerah lain di Indonesia.

Selain itu, Yorrys juga mengkritik pola pembebasan lahan yang dinilai tidak adil terhadap masyarakat adat.

Ia menilai masyarakat seharusnya dilibatkan sebagai mitra dalam pembangunan, bukan sekadar menerima ganti rugi dengan nilai rendah.

Baca juga: Pimpinan DPD RI Yorrys Raweyai Sebut PSN Tropical Coastland Ada di Luar Kawasan PIK 2

“Penataan pola pembebasan lahan menurut saya keliru. Kenapa masyarakat tidak dijadikan mitra? Jadi ada rasa memiliki. Bukan hanya dibayar selesai dengan harga yang tidak manusiawi,” pungkasnya.