Riko: Pengelolaan Dapur MBG Belum Memuaskan Presiden

Ringkasan Berita:

• Riko Noviantoro menilai pengelolaan SPPG menjadi salah satu faktor yang memengaruhi evaluasi terhadap Kepala BGN Dadan Hindayana.
• Berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG dinilai terus membayangi kinerja BGN.
• Presiden disebut membutuhkan figur baru yang mampu meredam polemik dan memperbaiki tata kelola program.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu aspek yang kemungkinan ikut memengaruhi evaluasi Presiden terhadap Dadan Hindayana hingga dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Pernyataan tersebut disampaikan Riko saat dimintai tanggapan mengenai kabar pergantian Kepala BGN dari Dadan beralih ke Nanik S Deyang.

Menurutnya, reorganisasi kepemimpinan lembaga merupakan hal yang lazim dilakukan pemerintah, terutama ketika terdapat evaluasi terhadap capaian program yang menjadi prioritas nasional.

"Reorganisasi kepemimpinan lembaga itu hal lumrah. Membaca putusan penggantian ketua BGN menjadi sinyal ketidakpuasan Prabowo pada kinerja kepala BGN," kata Riko pada Tribunnews, Rabu (3/6/2026).

Ia menilai ketidakpuasan tersebut salah satunya berkaitan dengan pengelolaan SPPG yang selama ini masih kerap menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Riko mengatakan berbagai masalah yang muncul dalam operasional SPPG terus menjadi sorotan publik dan berpotensi memengaruhi penilaian terhadap kinerja BGN sebagai lembaga penanggung jawab program MBG.

"Terutama terkait pada pengelolaan SPPG yang terus menuai masalah," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai persoalan yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada Dadan sebagai pimpinan lembaga.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi BGN juga berkaitan dengan desain program MBG yang sejak awal telah menyimpan berbagai persoalan mendasar.

Riko menyebut Dadan sejatinya telah berupaya menjalankan tugasnya secara maksimal di tengah kompleksitas program yang harus dijalankan secara masif dalam waktu relatif singkat.

Baca juga: Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Dudung: Prabowo Ingin Kawal Uang Rakyat Tanpa Korupsi

"Secara umum kepala BGN bekerja maksimal. Sekali lagi saya tegaskan bahwa MBG memang sudah problem sejak lahir. Artinya ini proyek prematur pemerintah, sehingga tak heran dalam perjalanannya penuh persoalan," katanya.

Menurut Riko, faktor penyebab pergantian Kepala BGN tidak bersifat tunggal. Namun, persoalan yang terus muncul dalam pelaksanaan MBG, termasuk di tingkat SPPG, dinilai menjadi salah satu indikator yang diperhatikan Presiden.

Ia menilai terdapat harapan tertentu dari Presiden terhadap BGN yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan selama kepemimpinan Dadan.

"Meski tidak bersifat tunggal sebagai faktor perlunya penggantian, saya nilai ada hal yang sifatnya subjektif, khususnya pada keinginan personal Presiden yang dinilai gagal diwujudkan Dadan sebagai Kepala BGN. Terutama dalam menekan isu negatif proyek MBG ini," ujarnya.