BGN Mau Setop Sementara Pembangunan Dapur MBG, Kurangi Beban APBN Jadi Alasannya

Ringkasan Berita:

• Efisiensi anggaran BGN ke depan akan dilakukan dengan berbagai pendekatan agar tidak membebani APBN
• BGN akan membuka ruang kolaborasi lebih luas agar program tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.
• Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan skema pendanaan alternatif seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan melakukan efisiensi ketat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

Baca juga: Ruangan Disegel Kejagung, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari Belum Bisa Kerja di Kantor

Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai upaya untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ke depan, BGN akan lebih mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada dibandingkan membangun dapur baru.

“Jadi ada beberapa alternatif, intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Kita tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur yang sudah ada, misalnya kantin sekolah,” ujar Nanik dalam jumpa pers perdananya di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas eksisting akan lebih difokuskan terlebih dahulu pada wilayah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T). Hal ini dilakukan karena jumlah siswa di daerah tersebut relatif sedikit sehingga tidak efisien apabila harus membangun dapur baru.

“Karena di wilayah 3T itu ada yang siswanya hanya 200, ada 81, bahkan 47 orang. Jadi tidak mungkin kita membangun dapur-dapur baru,” jelasnya.

Sebagai gantinya, BGN akan memanfaatkan berbagai fasilitas yang sudah tersedia di lapangan, termasuk dapur umum atau kantin sekolah yang memenuhi standar pemerintah.

Nanik menegaskan, meskipun ada perubahan strategi, kualitas layanan dalam program MBG tetap menjadi prioritas utama. Fokus utama BGN saat ini adalah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, sehat, dan bergizi.

Ia juga menyampaikan bahwa program MBG tidak lagi semata-mata mengejar target jumlah penerima manfaat yang sebelumnya ditetapkan mencapai 82 juta orang. Hal tersebut telah ia sampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama,” katanya.

Baca juga: Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional

“Jadi kami akan perbaiki kualitas. Bisa jadi kami tidak akan mengejar angka 82 juta, tapi memastikan dapur-dapur ini sehat dan benar-benar menghasilkan makanan bergizi,” lanjutnya.

Lebih jauh, Nanik menegaskan bahwa efisiensi anggaran BGN ke depan akan dilakukan dengan berbagai pendekatan agar tidak membebani APBN secara penuh. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan skema pendanaan alternatif seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha maupun dukungan hibah dari luar negeri.

“Kalau ada pengusaha yang berinvestasi di daerah terpencil, atau ada sekolah, atau pihak lain yang memiliki CSR, itu juga bisa digunakan untuk mendukung pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, pada skema sebelumnya program MBG sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Namun ke depan, BGN akan membuka ruang kolaborasi lebih luas agar program tetap berjalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan.

Baca juga: Nanik S Deyang: BGN Akan Pangkas Anggaran, Fokus Wilayah 3T dan Sasar Bumil, Busui hingga Balita

“Intinya bagaimana mengurangi beban APBN yang sebelumnya 100 persen ditanggung negara,” pungkas Nanik.