Ringkasan Berita:

• Sarmuji, meminta BGN mengevaluasi menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak berjalan asal-asalan. 
• Ia menyoroti praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merusak semangat program, serta menuntut transparansi dan akuntabilitas.
• Sarmuji juga menyoroti banyak laporan dan konten media sosial yang menunjukkan makanan MBG tidak layak, mulai dari porsi kurang, kualitas gizi diragukan, hingga penyajian tidak sesuai standar. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak berjalan asal-asalan.

“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Justru karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Sarmuji menyoroti adanya praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mencederai semangat program ini. 

Ia mendesak BGN untuk memberikan jaminan tegas bahwa penunjukan dan pengelolaan titik SPPG dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.

“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pula banyaknya laporan dan konten media sosial yang menampilkan kondisi makanan MBG yang tidak layak, misalnya porsi yang kurang, kualitas gizi yang diragukan, hingga kondisi penyajian yang tidak memenuhi standar. 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menilai, respons perbaikan dari pihak terkait berjalan terlalu lamban.

“Hak siswa atas makanan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun. Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden,” ucap Sarmuji.

Oleh karena itu, Sarmuji mendorong BGN untuk tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran MBG apabila permasalahan yang ada tidak kunjung membaik.

“Perlu evaluasi menyeluruh agar kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar sampai ke piring anak-anak kita, bukan terserap di tengah jalan. Evaluasi harus dilakukan—terhadap cara penyaluran, terhadap sistem pengawasan, terhadap seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," imbuh Sarmuji.

Langsung jadi tersangka

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebagai tersangka kasus korupsi penyimpangan tata kelola program MBG.

Selain Dadan, Kejagung juga menjerat eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dalam perkara yang sama.

Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan sejatinya, program MBG itu dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima

Namun pada pelaksanaannya, ternyata ditemukan banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN padahal tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG.