Ringkasan Berita:

• Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pengembangan GovTech berbasis AI buatan talenta Indonesia jauh lebih efisien dibanding proyek e-KTP yang menelan anggaran triliunan rupiah.
• Program digitalisasi pemerintahan itu saat ini diuji coba di 42 daerah dan ditargetkan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026 di 514 kabupaten/kota.
• Hingga kini, delapan kementerian dan lembaga telah berhasil mengintegrasikan serta membersihkan data melalui platform GovTech sebagai bagian dari transformasi digital.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membanggakan sistem digitalisasi pemerintahan terintegrasi (GovTech) buatan talenta lokal yang diklaim sangat efisien usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026). 

Dalam pertemuannya, Luhut menyentil pemborosan masa lalu dengan membandingkan murahnya biaya ekosistem GovTech saat ini dengan anggaran mega-proyek e-KTP.

Luhut menegaskan bahwa sistem yang akan bermuara pada National Single Window di Kementerian Keuangan ini murni hasil karya sumber daya manusia dalam negeri. Ia memastikan pengembangannya tidak menyedot dana negara secara berlebihan.

Baca juga: Konglomerasi Filipina Ayala Corp ke Indonesia, Ini yang Disodorkan GovTech RI

"Dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia. Dan kita tidak memakai uang yang kelebihan, kita pakai dana program," tegas Luhut.

Lebih lanjut, Luhut membandingkan efisiensi program ini dengan proyek e-KTP di masa lampau yang menelan biaya sangat fantastis. 

Ia menyebut pengembangan GovTech ini menitikberatkan pada pemanfaatan kecerdasan dan integrasi sistem yang sudah ada, daripada menghamburkan uang untuk hal yang tidak esensial.

"Tadi saya kira kalau dulu kita ingat e-KTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyakan gaji, lainnya otak. Karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan," ungkapnya.

Menurut Luhut, GovTech berbasis kecerdasan buatan (AI) ini sedang dalam tahap percontohan dan diproyeksikan segera diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia. Keberhasilan di daerah percontohan menjadi tolok ukur sebelum implementasi berskala nasional.

"Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten/kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses, kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung," jelas Luhut.

Sebagai informasi, integrasi data melalui platform GovTech menjadi salah satu target di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Per 1 Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga dilaporkan telah berhasil disatukan dan dibersihkan menggunakan teknologi AI.