Ringkasan Berita:

• KPK periksa maraton 23 saksi kasus pencucian uang eks Bupati Kukar.
• Bupati Penajam Paser Utara aktif dan puluhan bos tambang diperiksa di Kaltim.
• Perkara korporasi batubara ini merupakan pengembangan kasus suap Rita Widyasari.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Penajam Paser Utara (PPU) periode 2025–2030, Mudyat Noor, bersama 22 saksi lainnya di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026).

Pemeriksaan maraton di daerah ini dilakukan untuk membongkar tuntas aliran dana gelap dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) korporasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.

Daftar Lengkap 23 Saksi dari Klaster Birokrasi dan Swasta

Lembaga antirasuah memindahkan lokasi pemeriksaan ke Kalimantan demi efektivitas waktu.

Selain Bupati PPU aktif, penyidik mencecar barisan mantan pejabat Pemkab Kukar dan para petinggi dari tiga perusahaan tambang batu bara—PT Bara Kumala Sakti (PT BKS), PT Alamjaya Barapratama (PT ABP), dan PT Sinar Kumala Naga (PT SKN)—yang telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi sejak Februari 2026 lalu.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap, gratifikasi, dan TPPU Korporasi di Kutai Kartanegara," kata Juru Bocor KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Baca juga: Kasus Rita Widyasari: KPK Panggil Japto, Said Amin hingga Robert Bono

Berdasarkan data KPK, berikut adalah daftar lengkap 23 saksi yang dipanggil:

• Klaster Pemerintah & Eks Pejabat Kukar: Herry Maryadi (Kadis Pertambangan dan Energi 2005–2008), Adinur (Kadis Pertambangan dan Energi 2011–2014), Muhammad Syaifuddin (eks Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang), Muhammad Reza (Kabag SDA Setda Kukar), Rahmat Hidayat Waskito (Staf Dinas Pertambangan), serta Idzuar (pensiunan guru).
• Klaster Petinggi Korporasi Tambang: Masdari (Komisaris Utama PT BKS/PT ABP), Muhammad Idrus Haji Burhan (Dirut PT BKS), Hermanto Cigot (mantan Dirut PT BKS), Muhammad Hendry Andhika (Kepala Accounting PT BKS), Rangga Nugraha (Manajer Keuangan PT ABP), Rohani (mantan Direktur PT ABP), serta Rusfidi Ardin dan H Sulasno yang memiliki rekam jejak jabatan di perusahaan tersebut.
• Klaster Swasta & Mitra Lain: Hasan Bisri (Direktur PT Nabila Hawa Tehnik) beserta stafnya Verdita Angreni, Muhammad Aryo Sidiq (Komisaris PT Hayyu Tirta Sejahtera), I Gede Sudiarta (wiraswasta), dan Rudiansyah Noor (wiraswasta).
• Klaster Masyarakat: Saman, H Salman, dan Rudi Hartono yang merupakan perwakilan dari Kelompok Tani Bentuhung.

Modus Potong Kompas Dollar Batubara dan Triliunan Aset Sitaan

Kasus ini merupakan babak baru dari pengembangan perkara suap utama yang sebelumnya telah menjebloskan Rita Widyasari ke Lapas Perempuan Pondok Bambu untuk menjalani vonis 10 tahun penjara.

Nilai pencucian uang dalam pengembangan perkara korporasi ini ditaksir mencapai Rp436 miliar.

Berdasarkan temuan penyidik, aliran dana gelap ini diduga kuat bersumber dari pungutan liar sebesar 3,3 hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara yang dieksplorasi di wilayah Kutai Kartanegara.

Mengingat produksi batu bara di kawasan tersebut mencapai jutaan metrik ton, perputaran uang hasil kejahatan ini diyakini sangat masif dan mengalir ke berbagai pihak melalui skema korporasi.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto Bantah Terseret Kasus Korupsi MBG: Saya Tidak Bisnis Dapur

Saat ini KPK terus menggunakan metode pelacakan follow the money untuk membongkar tuntas skema pencucian uang tersebut.

Hingga kini, lembaga antirasuah telah menyita aset bernilai triliunan rupiah yang terdiri dari ratusan kendaraan mewah, uang tunai, hingga dokumen pertambangan yang melibatkan sejumlah tokoh penting.

Pemeriksaan massal di Kantor BPKP Kalimantan ini menjadi langkah krusial bagi KPK untuk merampungkan berkas penyidikan tiga korporasi tambang sebelum dilimpahkan ke pengadilan tipikor.