Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
Update Jadwal & Skor
Menuju Kick-Off
00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik
Grup A - Matchday 1
Jumat, 12 Juni 2026 | 02:00 WIB
Mexico
Meksiko
VS
South Africa
Afrika Selatan
Grup A - Matchday 1
Jumat, 12 Juni 2026 | 09:00 WIB
South Korea
Korea Selatan
VS
Czechia
Ceko
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Harga BBM Naik, BEM UI Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Besok Demo di Bundaran HI

Para mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Erik S
zoom-in Harga BBM Naik, BEM UI Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Besok Demo di Bundaran HI
Tribunnews.com/Tribun Jatim/Misbahul Munir
ANTRE PERTALITE - Warga mengantre membeli Pertalite di SPBU Balen, Bojonegoro, Jawa Timur, pasca pengumuman kenaikan harga Pertamax series, Rabu (10/6/2026). 

Ringkasan Berita:
  • BEM seluruh fakultas UI akan menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, besok siang.
  • Aksi digelar sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, kenaikan harga, dan lapangan kerja.
  • Mahasiswa membawa lima tuntutan, termasuk penghematan anggaran dan evaluasi kebijakan pemerintah nasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas di Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/06/2026).

Aksi ini didorong rasa prihatin terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Para mahasiswa menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, sempitnya lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"Kami juga mengundang kepada seluruh elemen masyarakat mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, serta komunitas pecinta pelari serta siapapun yang merasakan bahwa negara ini sedang berjalan ke arah yang salah," kata Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Kamis (11/06/2026).

Adapun dalam aksi tersebut, akan disampaikan lima tuntutan utama, yakni:

  1. Menghentikan pemborosan APBN
  2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
  3. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
  4. Menghentikan militerisme di ranah sipil
  5. Meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.

Guru Besar UI Kritik MBG

Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali mengkritik pola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terlalu seragam diterapkan di seluruh Indonesia.

Rekomendasi Untuk Anda

Menurut Rhenald, program yang menyasar jutaan penerima manfaat itu seharusnya disesuaikan dengan karakteristik pangan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah, bukan menggunakan pendekatan yang sama dari Sabang sampai Merauke.

Ia menilai Indonesia memiliki keragaman sumber pangan yang selama ini menjadi bagian dari budaya dan pola konsumsi masyarakat setempat.

Baca juga: Driver Ojol Tunggu Komando Untuk Demo Protes Kenaikan Harga BBM: Harus Turun ke Jalan

"Jangan semuanya diganti dengan gula pasir, jangan semuanya diganti dengan beras atau nasi. Daerah tertentu ada yang sehari-hari makan ubi, ada yang makan sagu, ada yang makan jagung," kata Rhenald dikutip dari unggahan Instagram @rhenald.kasali pada Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pemanfaatan bahan pangan lokal justru dapat memperkuat tujuan program MBG sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

Rhenald menilai pemerintah seharusnya menjadikan komoditas lokal sebagai bagian penting dalam rantai pasok MBG sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga petani dan pelaku usaha pangan di wilayah tersebut.

"Potensi setempat itu yang harus diangkat," ujarnya.

Selain menyoroti pentingnya pangan lokal, Rhenald juga mengkritik pendekatan distribusi program yang menurutnya terlalu menekankan kesamaan perlakuan kepada seluruh daerah.

Ia berpandangan bahwa keadilan dalam kebijakan publik tidak selalu berarti semua wilayah memperoleh perlakuan identik.

Daerah dengan tingkat kemiskinan, kerawanan pangan, dan masalah gizi yang lebih tinggi justru layak mendapatkan intervensi lebih besar dibandingkan daerah yang kondisi ekonominya relatif baik.

Sesuai Minatmu
Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas