Amnesty Kritik Dugaan Pemasangan Alat Pelacak pada Mobil Eks Ketua BEM UGM

Ringkasan Berita:

• Amnesty International Indonesia menyoroti kasus yang dialami mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang mengaku menemukan dua benda diduga alat pelacak di mobilnya.
• Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai temuan tersebut sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivisme dan kebebasan berpendapat.
• Hingga kini belum ada verifikasi resmi mengenai jenis benda yang ditemukan maupun pihak yang memasangnya.

TRIBUNNEWS.COM - Kasus dugaan pemasangan alat pelacak pada kendaraan mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, mendapat sorotan dari Amnesty International Indonesia.

Diketahui, benda mencurigakan ditemukan setelah Tiyo mengikuti aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa dalam Aksi Gejayan, Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026).

Kejadian tersebut terjadi di tengah kerisauan para aktivis dan mahasiswa berunjuk rasa di berbagai daerah, tak hanya di Yogyakarta. Sejak Jumat (12/6/2026), gelombang aksi demonstrasi juga digelar di Jakarta oleh aliansi mahasiswa termasuk yang dikomandoi BEM Universitas Indonesia.

Hingga di Semarang BEM Universitas Diponegoro bersama Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur dan DPRD Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Sementara di Solo mahasiswa mengepung DPRD Solo mereka memblokir jalan dan menutup rangkaian aksi dengan membakar spanduk.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai peristiwa yang dialami Tiyo sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis dan kebebasan berekspresi.

Pernyataan tersebut disampaikan Usman melalui unggahan di akun Instagram pribadinya setelah Tiyo mengaku menemukan dua benda asing yang diduga alat pelacak pada bagian bawah mobil yang digunakannya.

"Alat pelacak GPS ditemukan di kendaraan @tiyoardianto_, seorang aktivis mahasiswa. Bukan pengamanan—ini intimidasi. Pola yang sama berulang: pelacakan, disinformasi, intimidasi, kekerasan," tulis Usman.

Menurutnya, negara tidak boleh memandang kritik sebagai ancaman yang harus diawasi atau dibungkam.

"Negara tidak boleh membungkam kritik sebagai ancaman yang harus dilacak," lanjutnya.

Baca juga: Notifikasi Muncul Lagi, Eks Ketua BEM UGM Klaim Temukan Benda Diduga Pelacak Kedua

Usman juga mengaitkan peristiwa tersebut dengan kondisi demokrasi dan ruang kebebasan sipil di Indonesia.

"Ketika sebuah negara takut pada anak muda, itu artinya negara itu sedang sekarat."

"Ketika anak muda terus bersuara dan bergerak untuk kebenaran dan keadilan, maka negara yang sekarat itu masih bisa diselamatkan."

Ia menutup pernyataannya dengan menyampaikan dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak sipil.