Aliansi Perisai menyatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini berfokus pada persoalan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kebijakan pertahanan dan keamanan.

Berikut rincian tuntutan yang disampaikan Aliansi Perisai:

• Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
• Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
• Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
• Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
• Cabut UU Polri.
• Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
• Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
• Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
• Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
• Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik. 11.
• Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

9 tuntutan umum

• Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
• Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
• Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
• Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
• Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
• Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
• Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
• Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
• Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.