Mahasiswa Ungkap Isi Pertemuan dengan Gibran: Dia Juga Merasakan Kekacauan dalam Program MBG

Oleh karena itu, kata Andi, BEM UBK memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk memberikan kepastian atas berbagai aspirasi yang mereka suarakan.

"Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat," ujarnya.

Gibran Akui Pemerintah Masih Banyak Kekurangan

Setelah bertemu dengan para mahasiswa, Gibran mengakui pemerintah masih banyak kekurangannya, sehingga dia mengajak semua pihak turut serta untuk memperbaikinya. 

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” kata Gibran dalam keterangan tertulis, Senin, dilansir Kompas.com.

Gibran pun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Dalam dialog itu, Gibran juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan seluruh aspirasi yang disampaikan itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. 

“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujar Gibran.

Gibran lantas menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah. 

“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” katanya.

Adapun, poin-poin yang disampaikan para mahasiswa kepada wapres, di antaranya adalah terkait fiskal dan pendidikan.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pembekuan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta audit transparan terhadap kebijakan dan pelaksanaannya di berbagai daerah.

Mereka pun mendorong pemerintah mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai upaya meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.

Mahasiswa juga meminta Pemerintah mengirimkan rekomendasi resmi kepada DPR RI untuk melakukan kaji ulang atau legislative review terhadap Undang-Undang (UU) Polri yang telah disahkan sebelumnya, guna mengevaluasi substansi dan implementasinya.

Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, mahasiswa menyoroti isu krisis moneter dan energi.