Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Dalam waktu kurang dari sebulan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penambangan Kripto Rusia telah kehilangan beberapa poin penting, seperti kewajiban operator penambangan untuk bergabung dengan amnesti pajak selama satu tahun pertama pendaftaran perusahaan.

Perubahan ini dilakukan dengan alasan, rancangan sebelumnya dapat menyebabkan kerugian bagi anggaran federal.

RUU baru "Tentang pertambangan di Federasi Rusia”, muncul di database majelis rendah parlemen Rusia, Duma Negara. Dokumen tersebut memuat beberapa perubahan siginifikan dari versi sebelumnya.

Baca juga: Bursa Masih Optimistis Nilai Aset Kripto Bakal Bangkit Lagi Pasca Market Crash

Dikutip dari Cointelegraph, dalam versi terbaru RUU itu menyebut perusahaan penambangan kripto yang akan memulai penambangan harus mendaftar sebagai pemilik tunggal atau wiraswasta. Perusahaan juga diwajibkan untuk mengikuti prosedur standar untuk pendaftaran perusahaan.

Revisi lain dalam RUU tersebut juga menghapus amnesti pajak selama satu tahun pertama pendaftaran perusahaan.

Seperti yang dilaporkan oleh media lokal Rusia dalam tinjauannya terhadap rancangan tersebut, Departemen Hukum Duma Negara Rusia mengkritik inisiatif pendaftaran dan amnesti pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada anggaran federal.

Baca juga: Platform Siap Beri Edukasi Agar Main Kripto Aman

Pada 7 April lalu, Kepala Komite Pasar Keuangan Duma Negara Rusia, Anatoly Aksakov mengatakan amandemen kode pajak federal mengenai kripto diharapkan dapat disahkan pada musim panas ini.

Namun belum diketahui, apakah amandemen tersebut akan memasukkan spesifikasi mengenai penambangan kripto di Rusia.