Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Putih Sari, meminta pemerintah turun tangan dalam menghadapi goncangan bisnis yang menghantam perusahaan rintisan atau startup.

Goncangan bisnis itulah yang mengakibatkan startup ramai-ramai melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) massal.

Sari berharap situasi ini tidak terus meluas dan benar-benar menjadi pilihan terakhir perusahaan kepada karyawan.

"Saya memahami kondisi yang menyebabkan goncangan bisnis startup saat ini, mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dapat mencarikan solusi penyelamatan dan PHK yang dilakukan semoga menjadi pilihan terakhir dari para pengusaha dalam efisiensi di bisnis ini," kata Putih Sari kepada wartawan, Jumat (3/6/2022).

Selain itu, Sari juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) proaktif memonitor startup yang terpaksa melakukan PHK.

"Saya harap Kemenaker tidak hanya menunggu pengaduan, tapi bisa lebih proaktif memantau perusahaan startup yang terpaksa melakukan PHK agar prosesnya sesuai regulasi yang ada," kata Sari.

Dia pun menyebutkan terdapat startup yang melakukan pelanggaran regulasi perlindungan dan jaminan tenaga kerja.

Baca juga: Startup PHK Ratusan Karyawan, Para Pemodal Mulai Berpikir Tak Asal Bakar Duit

"Saya juga mendapat info ada perusahaan startup yang tidak membayar gaji karyawannya beberapa bulan terakhir, bahkan tidak mengikutkan karyawannya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal-hal seperti ini harus dimediasi oleh Kemenaker," tandas dia.

Sebagai informasi, sejumlah startup yang terdampak akibat goncangan pada bisnis ini adalah di antaranya Edutech Zenius, LinkAja, Fabelio, Tanihub, Uang Teman, JD.ID, MPL (Mobile Premier League), dan Edtech Pahamify.