Venezuela Tutup Fasilitas Penambangan Kripto di Tengah Penyelidikan Korupsi Perusahaan Minyak
Sejumlah pejabat pemerintah diduga telah menjalankan operasi minyak paralel dengan bantuan departemen kripto nasional.
Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo
TRIBUNNEWS.COM, CARACAS – Regulator energi Venezuela telah menutup fasilitas penambangan kripto di seluruh negeri sebagai bagian dari reorganisasi departemen kripto nasional.
Penutupan itu juga berkaitan dengan investigasi korupsi yang sedang dilakukan, yang melibatkan perusahaan minyak Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Asosiasi Cryptocurrency Nasional Venezuela tidak merinci berapa banyak perusahaan kripto yang terpengaruh. Selain itu, beberapa pertukaran kripto juga diperintahkan untuk menghentikan operasinya.
Baca juga: Harga Sejumlah Aset Kripto Menyusut di Tengah Kekhawatiran Krisis Perbankan
Jaksa Agung Venezuela Tarek William Saab mengungkapkan sejumlah pejabat pemerintah diduga telah menjalankan operasi minyak paralel dengan bantuan departemen kripto nasional.
"Jaringan ini menggunakan konglomerat perusahaan komersial untuk melegitimasi modal yang diperoleh dari penjualan melalui akuisisi aset kripto, pribadi, dan real estat,” tweet Saab.
Menurut Saab, setidaknya 10 orang telah ditangkap sehubungan dengan penyelidikan tersebut, termasuk Joselit Ramirez Camacho yang memimpin departemen kripto sejak didirikan pada 2018, yang mengawasi aturan pajak kripto dan Petro cryptocurrency negara.
Sejak Juni 2020, Camacho masuk dalam Daftar Orang Paling Dicari Amerika Serikat. Pada saat itu, Investigasi Keamanan Dalam Negeri mengeluarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk setiap informasi yang akan mengarah pada penangkapan supervisor Petro.
Pihak berwenang menuduh Ramirez memiliki "ikatan politik, sosial, dan ekonomi yang dalam" dengan tersangka gembong narkoba, termasuk Tareck El Aissami, mantan wakil presiden Venezuela.
Adapun Presiden Venezuela Nicolás Maduro telah mengumumkan reorganisasi Pengawas Nasional Aset Kripto dalam sebuah dekrit yang dikeluarkan pada 17 Maret.
Administrasi Maduro mengklaim keputusan itu dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari efek negatif sanksi ekonomi, di antara alasan lainnya.