Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital pemerintah akan memiliki dua fokus.

"Sudah setuju dibentuk satgas. Nanti dibagi dua. Ada yang digital government sama ekonomi digital," kata Teten ketika ditemui di kantor KemenKopUKM, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Ia mengatakan, di bagian digital ekonomi, akan diisi lintas kementerian dan lembaga.

Baca juga: Indonesia dan Korea Luncurkan Platform Ekonomi Digital Hijau GDEP, Berdayakan Petani dengan AI

Di antaranya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia mecontohkan, dalam hal kebijakan investasi akan menjadi urusan BKPM.

Kemudian soal kebijakan perdagangan menjadi ranah Kementerian Perdagangan. Misalnya akan mencari jawaban kenapa pasar domestik diserbu produk murah.

Sedangkan jika Kementerian Koperasi dan UKM akan berurusan melindungi UMKM, terutama di sektor produksi, agar bisa tetap hidup.

Ia kemudian menegaskan bahwa satgas ini untuk menguak alasan mengapa potensi ekonomi digital yang besar masih dikuasai oleh asing.

Teten mencontohkan bagaimana ekonomi digital RI di sektor keuangan, sudah dikuasai oleh domestik hingga 96 persen.

Menurut dia, itu berarti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) telah mengatur dengan benar.

Namun, berbeda dengan sektor di e-commerce yang 56 persen masih dikuasai oleh asing.

"Nah berarti kita harus lihat apa saja masalahnya. Apakah memang di kebijakan investasi, di kebijakan perdagangan, termasuk juga tadi apakah transformasi digitalnya lebih di hilir atau di hulu," ujar Teten.

Hasil rekomendasi dari satgas ini, kata Teten, bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau mungkin bisa saja setiap kementerian mengeluar Keputuan Menteri (Kepmen).

Baca juga: Satelit Elon Musk Masuk RI, Nasib Operator Seluler Bakal Padam? Budi Arie: Ini Revolusi Digital

"Seperti di sektor keuangan di digital finance itu kan hanya perlu kebijakan BI, kebijakan kementerian keuangan doang cukup," kata Teten.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Transformasi Digital.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pembentukan satgas ini karena pengaturan ekonomi digital Indonesia masih lemah.

"Pengaturan ekonomi digital masih lemah. Di e-commerce kita 56 persen dikuasai oleh asing. Domestiknya 44 persen. Ini kalau tidak segera kita atur, jadi ancaman," katanya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Ia mengatakan, hari ini pengusaha di sektor riil seperti di Pasar Tanah Abang sudah teriak mengeluh karena kalah bersaing.

Kalaupun yang masih bisa bersaing, Teten mengatakan itu adalah reseller yang menjual produk, bukan menjadi produsen. "Kalau produsen sektor riilnya sudah teriak," ujar Teten.

Maka dari itu, ia mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Sekretaris Negara dalam rangka membentuk Satgas Transformasi Digital.

"Dalam waktu dekat saya dengan menteri investasi dan menteri perdagangan akan bertemu untuk merumuskan usulan-usulan kita," kata Teten.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengatakan, ada enam pilar yang akan diatur di dalam pembahasan satgas transformasi digital ini.

"Ini ada enam pilar mau diatur. Ekonomi digital bukan hanya e-commerce saja. Ada sektor keuangan yang sudah bagus. Kami juga mengatur media. Ada soal logistiknya. Ada mobilisasinya. Ada urusan infrastruktur dan sebagainya. Jadi, kami mau atur national policy," ujar Teten.

Dalam mengatur peraturan nasoinal mengenai ekonomi digital ini, pemerintah akan meniru China yang disebut berhasil melahirkan ekonomi baru tanpa membunuh ekonomi lama.

Selain China, pemerintah juga meniru Singapura.

"Intinya, kita belum punya national policy mengenai ekonomi digital, yang ada hanya peraturan perdagangan," kata Teten.