PLN Minta Pengguna Mobil Listrik Tidak Disubsidi Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) tidak ingin pengguna mobil listrik mendapat subsidi dari pemerintah.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menilai para pembeli mobil listrik adalah orang-orang yang mampu, karena hal itu energi listrik yang dijual pun mengikuti harga.

"Karena mobil listrik merupakan kebutuhan tersier, maka seharusnya konsumen membeli listrik dengan harga keekonomian," ujar Nur Pamudji di kantor Ditjen Energi Baru Terbarukan (EBTKE), Senin (15/7/2013).

Nur Pamudji menjelaskan saat ini harga listrik non-subsidi Rp 1.300 per KWH. Sementara itu pengguna rumah tangga di Indonesia saat ini menikmati subsidi, sehingga hanya membayar Rp 700 per KWH.

"Dengan harga non-subsidi sekalipun biaya konsumsi energi mobil listrik lebih murah dibanding menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM)," jelas Nur.

Nur berpendapat jika harga listrik sebaiknya tidak disubsidi. Pasalnya harga listrik lebih murah dari bensin.

"Tanpa subsidi pun masih lebih murah," ungkap Nur

Selain karena harganya lebih bersaing dibanding BBM, Nur yakin mobil listrik sangat hemat energi. Alasannya, karena pembakaran kendaraan bermesin baterai lithium itu lebih sempurna.

"Mesin penggerak mobil bensin itu tidak efisien, yang jadi energi hanya 30 persen, karena yang 70 persen menjadi panas, lihat saja kap-nya panas. Kalau mobil listrik itu tidak, makanya tetap dingin walaupun sudah menempuh jarak sekian kilometer," papar Nur Pamudji.