TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kebijakan pemerintah dalam memberikan diskon PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) nol persen untuk mobil di bawah 1500 CC disambut baik oleh publik. Ini terbukti dari hasil survey yang dilakukan Continuum Data Indonesia.

Survei tentang kebijakan PPnBM pemerintah ini dilakukan sejak tanggal 28 Desember 2020 hingga 17 Februari 2021. Survey ini memonitor dengan menggunakan tiga ribu percakapan di media sosial seperti twitter.

Penggunaan media sosial dalam survei ini karena Twitter (media sosial) menjadi platform masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Terutama bagi kalangan menengah. Dalam survei ini dipastikan tidak menggunakan akun buzzer dan media siaran.

Pembicaraan terkait kebijakan pemerintah ini 85 persen berasal dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya , Solo dan Semarang.

Survey atas kebijakan tersebut menunjukkan 72 persen konsumen menyambut positif kebijakan relaksasi PPnBM ini.

Dari data digital menunjukkan, jika pencarian harga mobil di mesin pencari seperti google, melonjak setelah kebijakan tersebut keluar.

"Sebanyak 72 persen konsumen menyambut positif terhadap kebijakan ini, buktinya sentimen positif lebih dari 50 persen," kata Big Data Expert, Continuum Data Indonesia, Omar Abdillah.

Dalam Diskusi Online INDEF bertajuk Apa Kata Konsumen Tentang Gratis Pajak Mobil Baru? , Jakarta, Minggu (21/2/2021), Omar Abdillah juga menyebut jika hasil survei menunjukkan 63 persen responden menilai kebijakan ini sangat positif.

Setidaknya telah membuat harga mobil baru jenis tertentu menjadi murah.

Kemudian hasil survey juga menyatakan 33 persen responden menilai bahwa kebijakan itu akan mendongkrak industri otomotif dan lapangan pekerjaan.

Sementara hanya sebesar empat persen responden yang menilai kebijakan tersebut dianggap memberikan insentif kepada masyarakat menengah ke atas.

Memang ada pula yang menolak atau tidak setuju dengan kebijakan terbaru dari pemerintah itu.

Terdapat pula responden yang menilai kebijakan ini berisiko terhadap pendapatan pajak.
Ada pula responden yang menganggap kebijakan ini bisa menambah kemacetan dan berisiko terhadap adanya kerusakan lingkungan karena polusi bertambah. Tak sedikit juga mereka menilai kebijakan ini elitis dan diskriminasi.

"Buat yang kontra atas kebijakan itu, sebanyak 61 persen ini berpendapat kebijakan ini berisiko, 28 persen mempermasalahkan dampak terhadap lingkungannya dan 11 persen menganggap ini kebijakan elitis dan diskriminatif," jelas Omar Abdillah.

Data survey juga menunjukkan jika respon positif tersebut berasal dari konsumen di kota-kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan lain-lain.

Ada pun yang memberikan sentimen negatif terhadap kebijakan ini lebih banyak berasal dari daerah-daerah non kota besar seperti Magelang, Kebumen, Cilacap dan lain-lain.

"Konsumen di kota-kota besar lebih menyambut positif dibandingkan dengan konsumen kota-kota kecil," tutur Omar Abdillah.

Melihat sambutan baik dari masyarakat atas kebijakan tersebut seperti tergambar dalam survey di atas, bisa muncul gambaran jika masyarakat sebagian besar bisa menerima kebijakan tersebut.