Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air, Pemerintah berusaha menyediakan berbagai infrastruktur pengisian daya berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengatakan mulai 2021 hingga 2030 mendatang, pemerintah telah menyiapkan berbagai rencana pembangunan infrastruktur.

"Aada berbagai daerah yang sudah kita pasang. Saat ini Indonesia mempunyai 332 SPKLU dan 369 SPBKLU. Ini belum termasuk yang dipasang oleh masing-masing dari pemegang merk,' ujarnya di acara Accelerating Battery-Electric Vehicle: Indonesia National Workshop, Rabu (21/9/2022).

Di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten jumlah kendaraan listrik saat ini mencapai sekitar 13.262 berdasar data sampai dengan April 2022.

Vice President Pengembangan Teknologi PLN Trihadimasyar menambahkan pihaknya sudah memiliki peta jalan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan SPKLU.

"Kebutuhan untuk charging station itu dengan rasio 10 kendaraan listrik akan dihandel oleh satu SPKLU," ujarnya.

Estimasi kedua, kita melihat keperluan level dari charging yang dibutuhkan yaitu fast charging dan medium charging.

Baca juga: Antam Bentuk Anak Usaha Baru di Bisnis Baterai Kendaraan Listrik

"Selanjutnya kita melihat total kebutuhan nasional ini bukan hanya yang akan dibangun oleh PLN, tetapi juga oleh badan usaha lainnya. Jadi secara nasional kita melihat peta jalan pertumbuhan kendaraan listrik pada 2030 itu sekitar 254.181 unit dengan jumlah SPKLU 24.720 unit," jelas Tri.

PLN tidak akan bisa membangun infrastruktur sendiri. Selain akan membangun secara mandiri, juga akan menggandeng pihak ketiga untuk menciptakan ekosistem bagi pembangunan dan mempercepat penyebaran SPKLU secara nasional.

Baca juga: Kendaraan Listrik Makin Banyak Peminat, PLN Gencar Tawarkan Kemitraan SPKLU

Untuk daerah Sumatera hingga Jawa dan Bali itu ada berapa kota yang sudah dilayani SPKLU existing 34 unit dan ada rencana penambahan SPKLU 55 unit.

"Kita melihat kebutuhan dari para pengguna kendaraan listrik itu punya kecenderungan range anxiety ada kekhawatiran terkait jarak jarak tempuh dari kendaraan listrik tersebut," ujarnya.

"Kita akan memperbanyak SPKLU di mana konsep kita maksimal sekitar 250 km harus ada SPKLU yang bisa melayani para pengguna kendaraan listrik tersebut, sehingga dari situ kita melihat di Sumatera, Jawa dan Bali jarak yang ditempuh itu ada 3.712 km di jalur atas dan bawah ada 4.070 km," jelasnya.

Sementara untuk di Kalimantan, jarak yang ditempuh ada 2.500 km, sehingga kebutuhan SPKLU mencapai sekitar 25 unit.

Baca juga: FFI dan Agra Surya Energy Resmikan PLTS dan SPKLU Kendaraan Listrik di KFC Jalan Panjang

"Ini masih berada di bawah rem standar kita 250 km. Sudah ada SPKLU eksisting 5 unit dan kita akan menambahkan sekitar 20 unit," kata dia.

Untuk lintas Sulawesi dengan jarak tempuh  6.000 km, saat ini SPKLU eksistingnya adalah 8 unit dan akan ditambah menjadi 22 unit Jadi totalnya ada 30 unit untuk mengcover jalur lintas di Sulawesi.

"Untuk Pulau Nusa Tenggara ini kita akan meng-cover sekitar 12 unit untuk Nusa Tenggara dan yang eksisting sudah 7 unit. Di Nusa Tenggara Barat ada 6 unit dan Nusa Tenggara Timur ada 1 unit dan akan ada lagi rencana penambahan 5 unit."

"Untuk Maluku dan Papua kita fokuskan untuk meng-cover kota besar sekitar 12 unit. Jadi saat ini sudah ada dua kemudian rencananya akan dikembangkan ditambah lagi 10 unit jadi total 12 unit untuk di Maluku dan Papua," ungkap Tri.

Untuk mempercepat program konversi BBM dari motor konvensional ke motor listrik. Kementerian ESDM sudah melakukan 100 konversi dan tahun ini berupaya untuk meningkatkan menjadi 1.000 unit.

"Kita kerjasamakan dengan PLN, kendaraan-kendaraan dinas operasional PLN dan Pertamina, Kemudian 200 unit lainnya kita lakukan dengan di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah," kata Supriyadi.

Kementerian ESDM coba memberikan hitung-hitungan dengan memberikan suatu insentif terhadap baterai kendaraan konversi.

Pihaknya masih mengkaji bersama dengan Menkomarves, seperti apa teknisnya supaya masyarakat itu bisa diberikan insentif terhadap baterai. Apakah ini nanti sistemnya swap gimana masyarakat kayaknya beli energinya saja seperti LPG.

"Kita sudah bertemu dengan produsen sepeda motor listrik, di mana controller dan baterai sudah mampu membuat sparepart dari motor listrik itu sendiri hanya tingkat keekonomiannya masih sedikit sehingga itu menjadikan kosnya menjadi tinggi untuk dihitung per unitnya," ungkapnya.

Kalau kita bisa mengakselerasi ini mudah-mudahan nanti harganya akan semakin turun sehingga masyarakat akan lebih termotivasi dengan adanya konversi ini," ucap Supriyadi.