Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah  pada 6 Maret 2023 sudah resmi menetapkan insentif pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Insentif Rp7 juta per unit itu dialokasikan untuk 250 ribu unit motor di tahun 2023, terdiri dari 200 ribu unit untuk pembelian sepeda motor baru, dan 50 ribu unit untuk konversi sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.

Khusus untuk 50 ribu unit, pihak yang menjadi target penerima bantuan pemerintah diutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, hal ini diharapkan bisa mendorong produktivitas dan efisiensi usaha pelaku UMKM.

Dunia usaha menyambut gembira atas terbitnya kebijakan insentif motor listrik ini.

Alamsyah Cheung, CEO FoxLogger, pemain terkemuka GPS tracker berbasis Internet of Things atau IoT di Indonesia menyatakan, selain bisa mendukung upaya penciptaan energi bersih, kebijakan untuk UMKM ini juga akan membantu aktivitas keseharian mereka.

Baca juga: Daftar Harga Motor Listrik di Indonesia setelah Dapat Subsidi Rp 7 Juta

“Insentif ini akan membuat operasional semakin lancar dan lebih cost effective terutama untuk UMKM yang sedang berekspansi. Insentif ini akan menunjang produktivitas dan efisiensi mereka,” ujarnya, Jumat, 31 Maret 2023.

Agar tujuan tersebut tercapai, Alamsyah menyatakan untuk kebutuhan operasional, aspek safety dan security kendaraan listrik harus diperhatikan dengan baik. Sebagai teknologi baru, kehadiran motor listrik akan memancing orang-orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian.

“Hal ini perlu ditantisipasi. Salah satunya lewat penggunaan produk teknologi yang memanfaatkan Internet of Things. Kan sayang kalau tujuan pemerintah ini tidak tercapai lantaran motor listrik tersebut hilang karena dicuri,” ujarnya.

Pada aspek ini, teknologi dengan dukungan Internet of Things seperti GPS tracker, para pelaku UMKM bukan hanya bisa memitigasi risiko pencurian, tapi juga menunjang produktivitas yang ditargetkan pemerintah.

“Pemerintah akan sangat terbantu karena dengan Internet of Things, GPS tracker bisa membantu dalam menyajikan data produktivitas para UMKM dalam menggunakan motor listrik ini. Jadinya, objektif pemerintah akan tercapai,” ujar Alam.

Kalangan pelaku teknologi berbasis Internet of Things ini sendiri, dia menambahkan, teknologi ini sendiri sangat memungkinkan dalam membantu pemerintah menyukseskan program ini.

Menurutnya, teknologi IoT dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan UMKM yang mendapatkan insentif sehingga pemerintah bisa mengetahui mana UMKM yang memanfaatkan kendaraan motor listrik secara produktif, dan mana yang tidak.

Jika program ini sukses membantu produktivitas UMKM, selain bisa menekan emisi karbon, pemerintah juga akan mendapatkan para pelaku ekonomi yang sehat.